“ Peran dari TKPKD dan instansi lainnya sangat diperlukan untuk menyelesaikan akar permasalahan dalam mengatasi kemiskinan di Tapsel. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat mendorong terwujudnya koordinasi dan pengendalian program kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam upaya mensejahterakan masyarakat demi terwujudnya masyarakat Tapsel sehat, cerdas dan sejahtera, ” harap Parulian.
Demikian juga dengan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,32 persen, dengan capaian ini Tapsel berada di posisi yang cukup baik, karena dari 33 kabupaten/kota di Sumut, angka kemiskinan di Tapsel menduduki peringkat ke 13 terendah di antara beberapa kabupaten/kota lainnya.
“ Saya lihat masih tingginya jumlah penduduk miskin Tapsel berdasarkan data yang dipublish BPS Tapsel, bahwa tahun 2015 memperlihatkan jumlah penduduk miskin di Tapsel capai 11,37 persen, tahun 2016 berjumlah 11,14 persen mengalami penurunan sebesar 0,23 persen, pada 2017 sebesar 10,60 yang mengalami penurunan sebesar 0,54 persen, kemudian pada tahun 2018 sebesar 9,16 persen menurun sebesar 1,44 persen dengan angka absolut sekitar 25.630 jiwa,” terangnya.
Sebelumnya Sekretaris Bappeda Tapsel Irwansyah Harahap menjelaskan dasar pelaksanaan rapat koordinasi kebijakan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah Tapsel 2019 berdasarkan UU No.25/2004, UU No.11/ 2005, Perpres No.166/ 2014, Perpres No.96/2015 perubahan atas Perpres No.15/2010, Inpres No.3/ 2010, Permendagri No.42/ 2010, dan Keputusan Bupati Tapsel No. 188.45/481/KPTS/Tahun 2017
Rapat koordinasi ini untuk peningkatan koordinasi dan sinkronisasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Tapsel, evaluasi pelaporan pencapaian target indikator kemiskinan untuk tahun 2019 dan tersusunnya rencana aksi penanggulanan kemiskinan daerah untuk tahun rencana 2020, “ terang Irwansyah. (RI)