Realitasonline.id - Tarutung | Pembicaraan dikalangan masyarakat terkait mayoritas pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dijajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, disebut sebut tidak respon terhadap Pj Bupati Taput Dimposma Sihombing, mendapat sorotan anggota DPRD Tapanuli Utara.
Dianranya Fraksi PKB dan Fraksi Hanura DPRD Taput menyoroti sikap oknum-oknum pimpinan OPD terhadap Pj Bupati Taput. Bahkan FPKB sangat heran melihat perjalanan pemerintahan Tapanuli Utara, karena ada kesan koordinasi antara OPD dengan Pj Bupati, tidak berjalan.
Cetusan ini disampaikan dalam pendapat akhir fraksi pada paripurna DPRD Taput tentang ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Taput Tahun 2023, Senin (15/7/2024). "Sesuai amatan bahwa kordinasi pihak pemerintah atasan dengan bawahan atau OPD sudah kurang jelas, bahkan media pun menyoroti, " kata ketua PKB Novada Sitompul.
Baca Juga: Bakal Calon Bupati Taput Satika Simamora Ikuti Uji Kelayakan Cakada di DPP PKB
Dalam pendapat akhir, Fraksi PKB DPRD Taput kepada Pj Bupati Taput Dimposma Sihombing yang menghadiri paripurna, berharap segera mengambil suatu alternatif atau kebijakan berupa evaluasi di jajaran atau unsur pelaksanaan pemerintah atas sampai jajaran bawah supaya pemerintahan berjalan dengan koordinasi dalam satu komando.
Dengan koordinasi yang baik tentunya, apapun program pembangunan daerah dapat berjalan lancar dan saling kerjasama dengan OPD dan PJ Bupati sehingga tidak terjadi seperti, 'umpama ni oppung ta siraja batak ,-molo sala mandasor sega luhutan, patampak-tampak hundul asing-asing pandohan".
Sementara itu, dalam pendapat akhir fraksi Hanura yang disampaikan ketua fraksi, Frengki Simanjuntak sarankan agar penjabat bupati segera melakukan assement /penilaian terhadap pejabat yang kinerjanya tidak tercapai.
Baca Juga: Jalani Fit and Proper Test di DPP PKB, Nikson Nababan Optimis Diusung Jadi Calon Gubernur Sumut
Selain itu , Fraksi Hanura juga sarankan agar Pj Bupati melakukan uji kompetensi mencari pemangku jabatan yang smart di jajaran Pemkab Taput.
Fraksi Garda Persatuan dalam pendapat akhir yang dibacakan Martohap Aritonang minta PJ Bupati segera melakukan penegakan disiplin ASN sesuai PP nomor 94 tahun 2021.
"Kami harapkan segera ditindak lanjuti sehingga tidak ada lagu perilaku yang menyimpang", sebut Fraksi Garuda Persatuan di pendapat akhir.(MN)
