Realitasonline.id - ASAHAN | Indra Hakim selaku Kordinator Aksi menyayangkan kegiatan ini kembali akan dilaksanakan dengan kontroversi yang sudah terjadi di tahun sebelumnya.
“Kami sangat menyayangkan dan tentunya sangat mengecam kegiatan yang kami anggap lebih kepada plesiran juga pemborosan dan banyak dugaan penghamburan uang,” ucap Indra Hakim, Senin (2/6/2025).
Lebih lanjut, Indra Hakim juga menyoroti kalau dilihat dari urgensinya, menilai bahwa kegiatan ini penuh pertanyaan untuk esensi dan kebermanfaatannya bagi masyarakat.
Baca Juga: Hapsak 1 Juni di Humbahas, Bupati : Pancasila Bukan Sekedar Dokumen Historis Normatif
Masih banyak fasilitas yang harus dibenahi untuk memajukan desa dari segala sektor
dengan anggaran yang cukup besar dari biaya per desa, rasanya banyak urgensi yang lebih prioritas harus dijalankan.
Ketimbang Bimtek yang dilaksanakan di Hotel Internasional Danau Toba Medan pada tanggal 11 hingga 14 April 2025. Penuh dugaan plesiran dan mungkin hanya liburan di sana, ungkapnya.
Forum Komunikasi Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (FKPMI) dengan tegas mengecam kegiatan ini.
Baca Juga: Perangi Peredaran Sabu, Koramil 01/Batangtoru Grebek Lokasi Diduga Sarang Narkoba
“Kami akan terus menggelar aksi untuk mendesak aparat penegak hukum melalakukan penyelidikan terkait kegiatan Bimtek yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian dan Peningkatan dan Kapasitas Pemerintah ( LPPKP) yang beralamat di Jakarta," cetusnya.
Dalam Surat dengan Nomor 011/LPPKP/IV/2025 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Desa se Kabupaten Asahan untuk pelaksanaan BIMTEK Pelatihan Manajemen Pelayanan Publik bagi Aparatur Pemerintah Desa menimbulkan pertanyaan yang sangat perlu ditelusuri.
Baca Juga: Serahkan 148 SK CPNS, Bupati Minta Pahami Visi dan Misi Pemkab Asahan
Atas dasar apa LPPKP tersebut melayangkan surat ke seluruh Kepala Desa untuk pelaksanaan BIMTEK yang dilaksanakan di Hotel Danau Hoba, ujarnya.
Apakah ada keterlibatan dinas tertentu dalam memuluskan pelaksanaan kegiatan tersebut, ucap Indra dalam orasinya. (ND)
