Realitasonline.id - Humbahas | Fraksi Gabungan DPRD Humbahas pada rapat paripurna yang digelar, Jumat (13/6/2025) menanggapi Pandangan Umum terhadap Nota Pengantar Bupati atas Pengajuan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Humbahas Tahun Anggaran (TA) 2024.
Adapun hal yang disampaikan Jamonang Nababan mengatakan pos realisasi PAD hanya mencapai 85% dari anggaran yaitu Rp70.82 M dari target Rp82.85 secara spesifik, pendapatan retribusi daerah terealisasi 76,98% dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya 69,70%.
“Ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap potensi dan strategi peningkatan PAD,” kata Jamonang.
Baca Juga: Cita-Cita Tapsel Menuju Kemandirian Pangan: Produksi Ikan Digenjot
Lanjutnya lagi, mencermati realisasi belanja daerah 2024, , sebesar Rp 1,018 T atau 94,47% dari total anggaran Rp1,078 T. Angka realisasi ini, meskipun menunjukkan persentase yang cukup tinggi,dalam analisis lebih detail per kategori belanja, Fraksi Gabungan menemukan beberapa poin krusial. Belanja operasi terealisasi 94,54%, namun terdapat catatan pada belanja bantuan sosial yang hanya mencapai 35,43% dari anggaran.
“Ini menjadi sorotan utama dan memerlukan penjelasan komprehensif dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengingat masih banyak rumah ibadah yang memerlukan bantuan. Demikian pula pada belanja modal yang terealisasi 87,89%, realisasi belanja tanah hanya mencapai 27,13%, jauh dari target yang ditetapkan. Selain itu, juga menyoroti dengan keprihatinan mendalam realisasi belanja tak terduga yang sangat minim, hanya 13,37% dari total anggarannya. Meskipun sifat belanja ini adalah non rutin dan antisipatif,” jelasnya.
Disebutnya juga, Fraksi Gabungan mengapresiasi penuh capaian pada belanja transfer yang terealisasi 100%, khususnya untuk alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD). Yang menjadi indikator positif dalam komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan desa.
Baca Juga: HUT Bhayangkara ke-79, Polres Padangsidimpuan Gelar Donor Darah
“Silpa 2024 tercatat sebesar Rp32.1M. Fraksi Gabungan menyoroti beberapa komponen silpa yang sangat signifikan antara lain, sisa dana tunjungan profesi guru sebesar Rp12.6M dan kewajiban kepada pihak ketiga serta kegiatan berlanjut sebesar Rp5.5M Perlu analisis lebih lanjut terhadap penyebab silpa yang cukup besar ini untuk memastikan efektivitas penyerapan anggaran di tahun mendatang,” kata Jamonang.
Sebelumnya, Pandangan Umum diawali dari Fraksi Golkar Solidaritas yang disampaikan Antonius P Simamora ST, selanjutnya dari Fraksi Hanura disampaikan Hartono Lumban Gaol, Fraksi Nasdem disampaikan Gerhana Tumanggor, Fraksi Persatuan Indonesia disampaikan Lam Marganda Silaban, Fraksi Gerindra disampaikan Andreas Yudihstira Simamora, dan terakhir pandangan umum Fraksi Gabungan disampaikan Jamonang Nababan.
