Realitasonline.id - Padangsidimpuan | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan kembali menegaskan komitmennya memperjuangkan hak-hak para guru, melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan, di ruang rapat gedung DPRD Kota Padangsidimpuan, Senin (13/10/2025).
Dalam lanjutan RDP dipimpin Ketua DPRD Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh Nasution, menghadirkan langsung perwakilan Pemerintah Kota (Pemko) Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Rahmat Marzuki, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Adi Supriadi, serta Kepala Dinas Pendidikan Hariri Hasibuan, membahas tindak lanjut pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) sempat tertunda.
Dalam kesempatan itu, pihak eksekutif memberikan kejelasan terkait proses pembayaran TPG tahun anggaran 2023 dan Plt Sekda Rahmat Marzuki memastikan, Pemko Padangsidimpuan berkomitmen untuk menyalurkan hak para guru tersebut pada bulan November 2025.
Baca Juga: Presiden Prabowo Menangis Saat Umumkan Kenaikan Gaji Guru di Hari Guru Nasional
" Untuk TPG tahun 2023, kami berkomitmen dan akan berupaya maksimal untuk merealisasikannya pada bulan November tahun ini, ” ujar Rahmat Marzuki di hadapan anggota DPRD dan perwakilan guru yang hadir.
Lebih lanjut, Rahmat menjelaskan, untuk TPG tahun 2024 dan 2025, pemerintah daerah masih menunggu keputusan serta skema pendanaan dari Pemerintah Pusat. " Pemko Padangsidimpuan akan terus berupaya melakukan koordinasi agar pencairan dana tersebut tidak kembali tertunda, " katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sri Fitrah Munawaroh Nasution menyampaikan apresiasi terhadap langkah dan komitmen yang disampaikan eksekutif. " RDP ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian pertemuan sebelumnya yang digelar DPRD bersama para guru dsn melalui forum ini, DPRD berharap seluruh hak guru dapat segera dipenuhi dan ke depan tidak lagi terjadi keterlambatan pembayaran tunjangan profesi, " kata Sri Fitrah.
Baca Juga: Mendikdasmen Sebut Anggaran Tambahan Gaji Guru Rp2 Juta Masih dalam Tahap Penghitungan
Sri Fitrah juga mengapresiasi komitmen yang disampaikan oleh pihak eksekutif dan janji pembayaran pada November 2025 ini menjadi perhatian serius kami.
DPRD juga akan melakukan pengawasan ketat untuk memastikan komitmen ini benar-benar terealisasi, dan kami akan meminta laporan perkembangan secara berkala. " DPRD tidak akan berhenti pada tahap pembahasan saja, melainkan akan terus melakukan pengawasan hingga realisasi benar-benar terlaksana, " tegasnya. (RI)
