Realitasonline.id - Tapanuli Selatan | Bupati Tapanuli Selatan periode 2010- 2015 dan 2016 - 2021, Syahrul Pasaribu angkat bicara terkait bencana banjir dan longsor dahsyat yang melanda Tapsel pada 25 November 2025.
"Bencana yang dipicu cuaca ekstrem itu memporak porandakan sebagian besar wilayah, hingga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan masif akibat meluapnya sungai-sungai di Tapsel utamanya sungai atau Aek Garoga di Kecamatan Batangtoru disertai hanyutnya ribuan gelondongan kayu," ujar Syahrul menjawab pertanyaan wartawan seusai menyerahkan bantuan YHHP di Bukkas Malombu Angkola Sangkunur, Kamis (4/12/2025).
Disebutkannya, dari 15 Kecamatan di Tapsel sebanyak 13 Kecamatan terdampak menyebabkan rumah warga, fasilitas publik, serta infrastruktur daerah dan nasional mengalami kerusakan berat.
Baca Juga: Bahlil Serahkan Bantuan, Tapsel Fokus Pemulihan Pasca Bencana
Wilayah terdampak terparah berada di Desa Garoga, Huta Godang dan Aek Ngadol, di mana puluhan jiwa dilaporkan meninggal dunia dan puluhan lainnya masih dinyatakan hilang akibat meluapnya sungai Garoga di Batangtoru.
Sedangkan dampak meluapnya sungai Batangtoru membawa material lumpur dan sebagaian disertai kayu, menumpuk diberbagai desa seperti Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru, banjir di Desa Muara Hutaraja, Manoppas dan Appolu di Kecamatan Muara Batangtoru serta banjir di Bandar Tarurung, Sibara-bara dan Rianiate di Kecamatan Sangkunur.
Di hulu sungai Garoga yang berada di Tapteng banyak yang APL sedangkan yang di Tapsel kebanyakan Hutan Lindung, aliran air yang meluap dengan kecepatan tinggi membawa ribuan gelondongan kayu, menghancurkan rumah-rumah warga dan membuat seluruh Desa Garoga rata dengan tanah akibat sapuan material kayu dan lumpur.
Merespons munculnya tudingan yang mengaitkan perusahaan yang beroperasi di ekosistem Batangtoru sebagai penyebab bencana, perlu dilakukan kajian ilmiah yang komprehensip dan objektif.
Syahrul menjelaskan, yang disebut Landscape atau ekosistem Batangtoru berada di tiga Kabupaten yaitu Taput, Tapsel dan Tapteng adalah sangat luas yakni 249.169 ha dengan kawasan hutan 157.003 ha (63 %) dengan rincian Hutan Lindung 128.384 (52 %), Cagar Alam 15.331 (6 %), Hutan Produksi 10.755 (4 %) dan Hutan Produksi Terbatas 2.533 ha (1 %), sedangkan Areal Penggunaan Lain (APL) adalah seluas 91.666 ha (37 %).
Adapun kawasan hutan yang berada di Kabupaten Taput yang merupakan hulu sungai Batangtoru seluas 66,7 %, di Kabupaten Tapsel 22,6 % dan di Kabupaten Tapteng seluas 10,7 %.
Baca Juga: Kabar Gembira, Pedagang Segera Kembali Berjualan di Eks Gedung IV Pasar Horas Pematangsiantar
Menjawab pertanyaan wartawan apakah ada perusahaan di Tapsel yang diberi ijin beroperasi di kawasan hutan Batangtoru, Syahrul mengatakan, sepengetahuannya tidak ada. Misalnya perpanjangan ijin Lokasi PT AR (Tambang Mas) tahun 2015 dan 2019 lokasinya semua berada di Areal Penggunaan Lain (APL) demikian juga ijin Lokasi PT NSHE (PLTA) sejak tahun 2011 sampai pembaharuan dan perpanjangan ijin Lokasi di tahun 2016 juga berada di APL, apalagi pembangkit listrik ramah lingkungan ini, sangat berkepentingan atas kelestarian ekosistem Batangtoru agar terjamin aliran sungai Batangtoru yang merupakan nyawa dari Proyek Strategis Nasional itu.
Di setiap perpanjangan atau penerbitan ijin Lokasi kepada kedua perusahaan itu, walaupun berada di APL tetapi tutupannya masih bagus, Syahrul selalu mengingatkan agar selektif dan tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku dan operasionalnya selalu konsisten terhadap Amdal yang telah diterbitkan.
Demikian juga kepada PTPN yang berada di area APL harus mengikuti regulasi yang berlaku.
Menjawab pertanyaan wartawan berikutnya apakah perusahaan lainnya yang beroperasi di ekosistem Batangtoru dan berada diluar Tapsel seperti PT SOL dan PLTA Sipan Sihaporas ada yang beroperasi di kawasan hutan ? Syahrul mengatakan ia tidak mengetahuinya, karena perusahaan itu berada di Taput.
