MADINA - realitasonline.id | Ratusan Massa Himpunan mahasiswa islam (HMI) dan ketua Dewan perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Mandailing Natal (Madina) sefakati untuk menolak kebijakan pemerintah pusat menaikan harga Bahan bakar minyak (BBM) Bersubsidi.
Hal itu terjadi terjadi saat ratusan massa HMI berunjuk rasa didepan gedung DPRD Madina pasca pemerintah pusat menaikan harga bbm bersubsidi. jumat (09/09/2022).
Uasai berorasi didepan gedung DPRD Madina, ratusan massa HMI itu langsung diterima dan dipersilahkan memasuki ruang paripurna oleh ketua DPRD Madina dan mereka membahas kebijakan pemerintah yang mereka anggap tidak pro rakyat kecil di negara republik indonesia.
"HMI Cabang Mandailing Natal hari ini membawa pesan dari pada seluruh masyarakat Indonesia, saya juga setuju dan sepakat dengan adik-adik dari HMI bahwasanya DPRD Mandailing Natal juga menolak kenaikan harga BBM Bersubsidi dan meminta kepada pemerintah pusat untuk mengkaji kembali kenaikan harga BBM, karena sangat berdampak terhadap masyarakat." Ucap Erwin didepan Massa HMI.
Sebelumnya, Massa HMI Madina berorasi didepan gedung kantor DPRD Madina bahkan massa meminta agar pihak anggota DPRD Madina menyurati pemerintah pusat untuk menurunkan kembali harga BBM bersubsidi sebab menurut mereka kebijakan pemerintah dalam menaikan harga Bbm Subsidi tidak pro rakyat kecil si tanah air.
"Kami meminta DPRD Madina menyurati pemerintah pusat untuk mencabut kebijakan dalam kenaikan BBM dan tarif dasar listrik kemudian Mendesak pemerintah untuk memberantas mafia sektor migas, Menunda proyek strategis nasional dan mengalihkan dananya untuk subsidi BBM, Transparansi data anggaran subsidi." Ujar Riswan Ketua Umum HMI Madina.
Riswan lebih lanjut, "Harusnya bukan dinaikan BBM bersubsidi, seharusnya lebih diefektifkan sehingga anggaran tidak membengkak dipakai oleh orang kelas atas. Apalagi dampak ekonomi dari covid-19 masih sangat terasa, terutama dimandailing Natal, kalau BBM bersubsidi naik maka akan terjadi kenaikan harga diseluruh sektor." Katanya
