MEDAN - realitasonline.id | Efektifitas dana reses 100 anggota DPRD Sumut jumlahnya cukup 'fantastis', Focus Group Discussion (FGD) akan 'menggodok' bersama menghadirkan pembicara dari kejaksaan dan pengamat anggaran.
"FGD ini akan mengundang pembicara dari Kejatisu, Poldasu, pengamat anggaran, pegiat atau aktifis anti korupsi hingga politisi," ungkap Ketua Panitia Pelaksana FGD Koordinator Wartawan Unit DPRD Sumut, M.Solihan Hasibuan dalam siaran persnya di Medan, Rabu (30/11/2022).
Dijelaskannya, FGD ini akan mengundang kalangan insan media, pihak Sekretariat DPRD Sumut, hingga aktifis mahasiswa dengan tujuan memberikan pencerahan ke masyarakat, agar masyarakat memahami makna sesungguhnya tentang kegiatan reses dewan, yang dinilai bermanfaat sebagai penyerap aspirasi warga, juga mengetahui sesungguhnya dana fantastis reses dewan untuk kepentingan masyarakat.
Untuk itu, lanjut Solihan diharapkan bagi masyarakat khususnya kalangan dewan agar tidak menganggap negatif FGD ini sebagai ajang "mengkuliti" dana yang mereka pergunakan. " Justeru kami sebagai insan media ingin memberikan pencerahan bagi masyarakat soal dana reses yang dinilai bombastis,"katanya.
Sebelumnya diberitakan diberitakan, seratus anggota DPRD Sumut melakukan kegiatan reses ke Dapil (Daerah Pemilihan) masing-masing kabupaten/kota di Sumut dimulai sejak 24 Nopember hingga 3 Desember 2022 , diduga "menguras" dana APBD Sumut TA 2022 sebesar Rp30 miliar lebih.
Dari data yang diperoleh wartawan, Senin (28/11/2022) di DPRD Sumut, setiap anggota dewan mendapat "jatah" sebesar Rp300 juta, untuk dihabiskan dalam 10 kali pertemuan dengan masyarakat di dapil (daerah pemilih) masing-masing. "Dana Rp300 juta itu untuk sewa tenda, kursi, beli kue, makan dan minum serta uang amplop yang jumlahnya bervariasi sebesar Rp50.000 - Rp75.000 per orang (uang ongkos) bagi masyarakat yang diundang menghadiri pertemuan reses, dengan menunjukkan kupon undangan," ujar anggota dewan tidak ingin disebut namanya.
Bahkan kegiatan reses ini merupakan kesempatan bagi dewan untuk bertemu dengan rakyat pemilihnya sekaligus menampung aspirasi masyarakat, terkait kerusakan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan gratis hingga keluhan ekonomi rakyat, untuk diperjuangkan pengalokasian anggarannya di APBD Sumut.(MIS)
