BINJAI - realitasonline.id | Ketua LSM Peduli Politik Pemerintahan dan Hukum Sumatra Utara (P3H) Sumatera Utara Muhammad Jaspen Pardede mengatakan, seharusnya Kadissos (Kepala dinas sosial) Kota Binjai memberi penjelasan kepada publik terkait persoalan pengutipan terhadap pegawainya agar persoalan tidak menjadi 'Bola Liar'.
hal itu dikatakannya kepada Realitasonline, Rabu (1/2/2023) terkait adanya dugaan pengutipan dana HUT KOPRI Bulan Nopember 2022, sempat menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat Binjai.
"Harusnya Kadis Sosial Pemko Binjai memberikan keterangan kepada wartawan, tentang dugaan pengutipan dari pegawainya sendiri, agar publik mengetahui kebenarannya, benar atau tidak isu tersebut," ujar Jansen lagi.
Menurutnya, diberikan waktu 1 x 24 jam Kadis Sosial harus memberikan keterangannya, agar nama baik walikota binjai H.Amir Hamzah tidak tercoreng di mata masyarakat.
"Jika Kadis Sosial Pemko Binjai tidak mau memberikan keterangan tentang pengutipan itu, saya selaku Ketua LSM (P3H) Sumatra Utara meminta walikota binjai harus mengambil sikap dan tegas, mencopot jabatan Kadis Sosial tersebut," tegas Muhammad Jaspen.
Dugaan terhadap melakukan pengutipan dana HUT KOPRI, dapat mencoreng nama baik walikota binjai, di mata Masyarakat dan Publik. bahkan
Sementara itu Kadis Dinas Sosial Pemko Binjai saat dikonfirmasi, Rabu (1/2/2023) melalui WhatsApp tidak pernah memberi jawaban dan tidak ada kabarnya. "Realitas ingin mencari kebenarannya tentang adanya isu pengutipan acara HUT KOPRI, tapi Kadis tersebut tidak bisa ditemukan atau melalui via seluler pun tidak mau di angkat. (ND)
