Tapanuli Selatan - Realitasonline.id | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel), bersama PT Bank Sumut, resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang launchingnya dilakukan Bupati Tapsel Dolly Pasaribu bersama pimpinan OT Bank Sumut, bertempat di aula lantai III kantor Bupati Tapsel, kemarin.
Launching KKPD tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tapsel Sofyan Adil, Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Tapsel, M. Frananda, pimpinan OPD dan sejumlah staf PT Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan.
Dalam sambutannya, Bupati Dolly mengapresiasi dengan dilunchingnya inovasi digital KKPD, yang menurutnya hal itu sangat mempengaruhi transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan dan percepatan perluasan digitalisasi di Tapsel.
"Inovasi ini sangat memberi kemudahan bagi kita di dalam percepatan pelaksanaan kegiatan pada OPD yang bersangkutan karena pelaksanaan kegiatan tidak harus menunggu uang dari bendahara pengeluaran untuk melaksanakan kegiatannya," sebut Dolly.
Dolly menambahkan, KKPD sangat memberikan kemudahan bagi percepatan peredaran uang kepada masyarakat, disamping itu Dolly menyarankan, tetap waspada, mengendalikan diri sendiri agar penggunaan kartu kredit nantinya sesuai dengan aturan maupun DPA yang telah ditetapkan pada APBD demi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik kedepan.
Baca Juga: Pj Gubernur Sumut Rapat Mendadak Bahas Kesiapan Aceh dan Sumatera Utara Tuan Rumah PON XXI 2024
"Dalam hal pengembangan transaksi non tunai di lingkungan Pemkab Tapsel, kiranya agar terus dilakukan pengembangan, dalam hal digitalisasi pembayaran, mulai dari pemanfaatan dompet-dompet digital untuk kemudahan pembayaran pajak dan retribusi daerah termasuk dengan memanfaatkan QRIS untuk pembayaran retribusi pada aset-aset Tapsel," kata Dolly.
Disisi lain, Kepala BPKPAD Tapsel, M. Frananda menjelaskan, KKPD hadir digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, dengan catatan bersangkutan membuat kesepakatan yang syah dengan Bank penerbit kartu kredit.
Baca Juga: 3 Orang Pengguna Sabu Ditangkap Polisi, Ternyata 1 di Antaranya Sudah Pernah Lakukan Hal ini
"Nah, transaksi berjalan setelah bersangkutan ada izin dari bank penerbit kartu kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati, maka satuan kerja perangkat daerah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus," terang Frananda.
Frananda menyebutkan, kemudahan dari penggunaan KKPD itu diantaranya fleksibel, aman, efektif dan akuntabel.
Baca Juga: PTPN2 Peringati Maulid, Direktur Ajak Karyawan Ikuti Tuntunan dan Akhlak Nabi Muhammad
"Intinya pemakaian kartu kredit ini dijamin aman, efektif, dan lemakaiannya lebih luas dan bisa dilakukan di seluruh mechant yang menerima pembayaran mesin Electronik Data Capture (EDC)," katanya.