Realitasonline.id - Toba l Pembentukan tim kecil menjadi poin utama dalam koordinasi antara Pemkab Toba dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara pada Senin (17/11).
Usulan ini disampaikan langsung oleh Kepala Bapenda Sumut Ir Ardan Noor sebagai respons atas keberatan Pemkab Toba terkait penurunan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Air Permukaan (PAP) Tahun Anggaran 2025.
Pj. Sekda Toba, Paber Napitupulu, yang memimpin rombongan, menyampaikan, penurunan alokasi tersebut cukup drastis dan berpotensi menghambat pembangunan daerah.
Baca Juga: Lagi, Pemprov Sumut Distribusikan DBH Rp 601 Miliar ke Kabupaten Kota se Sumatera Utara
Sementara Kabupaten Toba salah satu penyumbang PAP terbesar di Sumatera Utara, sehingga formulasi pembagian idealnya tetap mempertimbangkan potensi daerah, bukan hanya aspek pemerataan.
Kepala Bapenda Sumut menilai keberatan Pemkab Toba wajar dan perlu ditindaklanjuti. Melalui tim kecil yang diusulkannya, pemerintah provinsi dan Pemkab Toba nantinya akan membahas secara komprehensif penyebab penurunan, sekaligus mengkaji kemungkinan penyesuaian terhadap regulasi, baik Peraturan Daerah maupun Keputusan Gubernur, sepanjang masih memungkinkan dan tidak bertentangan dengan kebijakan pusat.
Pemkab Toba berharap hasil pembahasan dapat mengembalikan besaran alokasi PAP (Pajak Air Permukaan), seperti tahun sebelumnya atau setidaknya mendekati angka tersebut.
Baca Juga: Himmah Unjuk Rasa di Kejari Binjai, Desak Bongkar Otak Pelaku Dugaan Korupsi DBH Sawit
Pertemuan ini turut dihadiri Asisten Administrasi Umum, Plt. Kepala Bapenda Kabupaten Toba, serta Kabag Prokopim Setdakab Toba.(MS)