Baca Juga: 427 Unit Rumah Terdampak Bencana di Humbahas
Untuk itu, Syahrul meminta pemerintah pusat dan Kementerian terkait untuk menelusuri kerusakan hutan Batangtoru secara objektif dan berbasis data ilmiah, agar tidak berkembang persepsi tanpa dasar yang bisa menyesatkan publik.
“ Kerusakan hutan di Batangtoru harus ditelusuri secara objektif. Jangan sampai opini liar mendominasi tanpa dukungan data lapangan, ” katanya.
Syahrul juga meminta agar penerbitan PAHT (Pemegang Hak Atas Tanah) atau ijin yang diterbitkan Kementerian Kehutanan untuk mengambil kayu di Areal Penggunaan Lain (APL) di kawasan ekosistem Batangtoru di Moratorim untuk kurun waktu tertentu, karena disinyalir PAHT ini sering disalahgunakan sembari menyempurnakan aturan yang berlaku, apalagi Pemerintah Daerah tidak lagi banyak terlibat untuk pengambilan kayu di APL.
" Syahrul juga mengungkapkan ketika dirinya menjabat Bupati Tapsel, telah menginisiasi kesepakatan tiga daerah. Yakni Tapsel, Taput dan Tapteng mengenai 'komitmen bersama menjaga ekosistem Batangtoru, selaras dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam tanggal 23 Februari 2018 di Kantor Bupati Tapsel.
Komitmen para pihak itu disamping ditandatangani 3 Bupati juga turut ditandatangani 36 komponen termasuk Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu, Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, Dirjen KSDAE KLH Wiratno, Perwakilan IPB dan USU, LIPI, Dinas Kehutanan Sumut serta NGO pemerhati lingkungan seperti YEL-SCOP, CI Indonesia, Bitra dan NGO lainnya serta 5 perusahaan yang beroperasi di ekosistem Batangtoru yaitu AR, NSHE, PTPN, SOL dan PLTA Sipansihaporas.
Adapun kesepakatan tersebut mencakup, konservasi keanekaragaman hayati seperti orangutan Tapanuli dan harimau Sumatera, reboisasi dan rehabilitasi ekosistem Batangtoru, pengelolaan APL yang berwawasan lingkungan, kewajiban investor yang beroperasi di sekitar Batangtoru untuk mendukung konservas, i, serta penetapan langkah pemecahan masalah melalui koordinasi dan integrasi lintas daerah.
Baca Juga: Mutasi Jabatan di Disdik Deli Serdang, Sekdis Jadi Kabid, Ketua PGRI Jabat Kepala Seksi
“ Komitmen ini membuktikan bahwa Tapsel sangat serius menjaga kelestarian hutan dan ekosistem Batangtoru, ” tuturnya.
Syahrul berharap seluruh pihak dapat menempatkan persoalan pada konteks yang tepat, yakni bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem, yang diperparah oleh kondisi alam dan penggunaan lahan di wilayah rawan.
Ia juga mendorong pemerintah serta instansi terkait untuk memperkuat mitigasi, rehabilitasi kawasan terdampak, dan langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.
Terhadap bencana alam yang terjadi di 13 Kecamatan di Tapsel, khususnya di desa Garoga, Huta Godang dan Aek Ngadol Batangtoru, Syahrul meminta Pemerintah Pusat agar membangun keseluruhan infra struktur yang rusak misalnya rumah penduduk dan lainnya.
Dia juga meminta pemerintah, agar daerah yang mengalami bencana alam, TKDD tahun 2026 jangan dilakukan pemotongan supaya daerah tersebut bisa memperbaiki infrastruktu. (RI)