Liputan Khusus:
- Marudut - Alfonso
Realitasonline.id - Peristiwa bencana alam banjir dan longsor di Tapanuli Utara selain memakan korban jiwa juga merusak urat nadi perekonomian,dimana puluhan titik infrastruktur rusak dan tertimbun tanah longsor.
Membuka akses jalan yang tertimbun tanah longsor seraya mencari korban tertimbun tanah merupakan langkah gerak cepat dari Bupati Taput Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat SSi.MSi dan Wakil Bupati Dr.Deni Lumbantoruan M.Eng.
Tidak sebatas itu, bagaimana pula warga yang tertutup akses jalan dimana mereka merasakan keterbatasan pangan juga harus dipikirkan dan berbagai upaya dilakukan bagaimana bantuan pangan sampai ke warga yang sangat-sangat membuahkan.
Baca Juga: Satgas Gulbencal Kodam I/BB Bangun Jembatan Aramco di Desa Perkebunan Tanjung Beringin, Langkat
Sisi lain yang tak lepas dari perhatian dari JTP sapaan akrab Bupati Taput terkait adminstrasi kependudukan bagi warga yang terdampak.
Sebab dipastikan dari warga yang terdampak banjir dan tanah longsor dipastikan fisik administrasi kependudukan banyak yang hilang atau terendam air dan tak mungkin dapat digunakan.
Bupati Taput JTP sesegera menugasi instansi terkait dalam hal ini dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil)
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Asnah Rosleli Sinaga SH, ketika ditemui oleh Marudut Nainggolan dan Alfonso Situmorang dari tim liputan khusus Realitasonline, mengatakan pihaknya mengambil langkah gerak cepat sesuai perintah pimpinan.
Baca Juga: Brimob Polda Sumut Antar-Jemput Pelajar ke Sekolah di Garoga Pasca Banjir dan Longsor
Bersama staf turun ke lokasi-lokasi jemput bola ke wilayah tertentu dimana masyarakat terdampak banjir dan longsor.
Menyadari administrasi kependudukan begitu urgen bagi masyarakat khususnya penduduk terdampak, dan ditengah situasi dan kondisi yang masih belum lancar dilalui , petugas catatan sipil turun kelapangan dan faktanya apa yang dijangkau pemikiran bupati Taput benar bahwa dari hasil di lapangan banyak dokumen kependudukan hilang atau rusak dan perlu sesegera di ganti.