DELISERDANG - realitasonline.id | Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta masukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani pandemi Covid-19. Ia juga mengharapkan bantuan dan perhatian pemerintah pusat agar pandemi ini segera berakhir.
Hal ini disampaikan Gubernur dalam rapat pembahasan dan gambaran spesifik Covid-19 di Sumut dengan Kepala BNPB Doni Munardo yang dilaksanakan secara virtual, Kamis (20/8), di kediaman Gubernur Sumut Jalan Pantai Bunga Desa Pamah, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang. Turut serta dalam rapat tersebut Forkopimda Sumut, Liaison officer (LO) BNPB untuk Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid-19 Sumut Dahlan Harahap serta para bupati/walikota se-Sumut.
"Saya berharap, bukan lagi yang merah menjadi orange. Kalau bisa yang merah langsung menjadi hijau. Usaha kami dari siang sampai malam. Kita berjuang untuk melakukan edukasi, sosialisasi dan kami pastikan kami menyayangi rakyat kami. Kami mohon petunjuk apa-apa yang bisa diharapkan dari pusat sehingga kami bisa lebih cepat keluar dari kesulitan ini." Ucap Edy Rahmayadi kepada Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo.
Edy Rahmayadi mengatakan, pesatnya penyebaran Covid-19 di Sumut antara lain karena letak geografis Sumut yang berbatasan dengan negara lain yang diduga menjadi salah satu penyebab penularan Covid-19 di daerah ini.
"Sampai saat ini kita telah melakukan upaya edukasi dan imbauan pada masyarakat. Selanjutnya kita juga telah melaksanakan dan masih berjalan untuk pendisiplinan masyarakat dalam hal protokol kesehatan," katanya.
Hal yang sama juga diperjelas Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin Siregar. Dikatakannya, sumber daya yang dimiliki Sumut belum merata hingga pendatang dengan mudah masuk dari pelabuhan Asahan, Labuhan Batu dan Tanjungbalai.
Dalam hal ini, Martuani menyarankan agar dibentuknya pemukiman atau kampung tangguh yang dilakukan masyarakat didampingi Kamtibmas dan Babinsa untuk dapat mencegah dan menaati protokol kesehatan di daerah masing-masing. "Kemudian kita bekerja sama dalam hal ketahanan pangan agar tidak berdampak pada sosial dan ekonomi di masyarakat. Karena Sumut ini termasuk 8 provinsi yang masuk zona merah, maka perlu perhatian pemerintah pusat dalam penanganan ini," katanya.