Katanya lagi, jika pembukaan lahan tersebut terus dilakukan, masyarakat khawatir dan resah khususnya yang berada di hilir bukan tidak mungkin akan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti longsor, banjir bandang dan hal tak terduga lainnya.
"Tekstur tanah dalam pembukaan lahan sangat tidak memungkinkan apalagi jika dibuka dalam skala yang luas seperti kabar yang beredar bahkan sampai 400 hektar," ucapnya.
Kerena itulah Mahasiswa dan Masyarakat telah menyurati dan meminta DPRD Palas utamanya komisi terkait untuk segera melakukan peninjauan kembali terhadap pembukaan lahan tersebut.
Namun, Surat kesepakatan bersama tentang penolakan pembukaan lahan yang ditanda tangani hampir 20 Desa yang diwakili kepala desa seakan didiamkan, dan hanya memberikan janji palsu tentang jadwal Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut.
"Semestinya DPRD Palas serius dalam hal menanggapi aspirasi masyarakat," pintanya.
"Dalam waktu dekat ini, kami akan turun kejalan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat ke kantor DPRD Padang Lawas. karena ini adalah untuk kepentingan orang banyak, kita sudah melihat sebelumnya atas dampak yang terjadi hampir ratusan hektar lahan sawah masyarakat gagal panen akibat banjir beberapa waktu lalu," tegasnya. (SS)