“Kami dari DPP MAPAN RI memberikan perhatian khusus untuk Sumatera Utara, karena peredarannya (narkoba) secara masif, sehingga laju pertumbuhan pemakai aktif terus meningkat”, jelasnya lagi.
“Makanya ke depan bagi daerah yang belum terbentuk kepengurusan akan terus kita dorong, misalnya saja di Labuhanbatu juga merupakan daerah Kabupaten yang kita pantau, dan akan segera kita bentuk dan Lantik tanpa menunggu waktu lama lagi”, imbuhnya.
Untuk diketahui kasus penyalahgunaan narkotika di provinsi Sumatera Utara sudah tertinggi dibanding provinsi lain. Sumatera Utara sudah darurat narkoba, hal ini selalu diungkapkan KapoldaSU Irjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak dalam tiap kesempatan seperti pers release penangkapan narkoba yang dipimpinnya.
Pemerintah pusat melalui inpres Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan kelanjutan dari Inpres No.6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi P4GN, yang mewajibkan seluruh Kementerian/Lembaga untuk ikut mendukung upaya P4GN tersebut.
Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia selaku garda terdepan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk membantu dan mendukung BNN dalam upaya memutus rantai peredaran gelap narkotika demi generasi muda Indonesia. (HN)