MEDAN - realitasonline.id| Pemkab Labuhanbatu Selatan (Labusel) menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) berupa apresiasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 sebagai kabupaten dengan nilai penyelamatan aset bergerak terbanyak tahun 2022.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Labuhanbatu Selatan H. Edimin pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di pemerintah Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota se-provinsi Sumatera Utara, Rabu (23/2) di Aula Tengku Rizal Nurdin jl. Sudirman no. 41 Medan.
Hadir dan mengikuti rapat tersebut Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak, Bupati dan Walikota se-Sumut secara daring dan luring, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Afifi Lubis, Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Juga memberikan penilaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) sebesar 91,69% pada tahun 2021. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi di Sumut.
MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring dalam rangka pencegahan korupsi. MCP telah ditetapkan sebagai indeks pencegahan korupsi. Di Sumut ada 16 daerah yang nilai capaiannya berada di atas 80%. Pemerintah dengan capaian nilai MCP yang tinggi akan menerima dana insentif daerah.
Alexander mengatakan dengan baiknya nilai MCP, maka paling tidak masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik yang baik. Juga dengan perizinan yang tidak dipersulit hingga pengadaan barang dan jasa yang sudah sesuai ketentuan.
MCP menyangkut delapan sektor titik rawan korupsi. Diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa. Bahkan ada penelitian yang membuktikan bahwa tingginya MCP mempengaruhi masuknya investasi yang besar ke satu daerah.