PADANG SIDEMPUAN - realitasonline.id | Mantan Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H Syahrul M Pasaribu SH mengatakan, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak akan tercapai, jika kepala daerah (KDh) sibuk dan fokus hanya pada pencitraan belaka.
"Target dapat dicapai apabila pimpinan daerah fokus dan mampu memilih skala prioritas program pembangunan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya dan dieksekusi sesuai regulasi," ujarnya diacara Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Padang Sidempuan, menyongsong Hari Pahlawan ke-77 tahun 2022, di aula SMK Abdi Negara Padang Sidempuan, Jum'at (4/11/2022).
Mantan Bupati Tapsel dua periode itu menyebutkan, RPJMD merupakan penjabaran visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disesuaikan dengan RPJMN/P dan RPJPN/P, dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang wajib diwujudnyatakan, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Syahrul menyampaikan, birokrasi sebuah tatanan yang terdiri dari aparatur dan lembaga, yang bekerja dalam sebuah kerangka regulasi dan aturan untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama tim dan pemberdayaan aparatur menjadi kunci utama keberhasilan kinerja.
"Dimasa lalu atau sebelum konsep reformasi birokrasi diterapkan pemerintah, semua kegiatan itu tersentralisasi ke pusat, sehingga kreasi dan inovasi daerah tidak berkembang. Akibatnya, tujuan yang ditargetkan sulit tercapai. Sedangkan di era reformasi dan desentralisasi atau era otonomi daerah, keadaannya sudah berbanding terbalik yaitu dibutuhkan prakarsa daerah. Hal inilah yang harus dipahami pimpinan daerah di era sekarang ini," ujarnya.
Untuk mencapai target RPJMD, katanya lagi, pimpinan daerah harus mampu membangun soliditas, membentuk "super team' dan bukan menjadi "superman'. Kalau super team diterapkan, dalam mengisi jabatan struktural dan jabatan fungsional prinsip the right man on the raight job atau berdasarkan kompetensi. Moralitas wajib diterapkan pimpinan, bukan berdasarkan kedekatan ataupun keuntungan tertentu.
"Apabila prinsip-prinsip itu dilaksanakan, waktu kewaktu kesejahteraan rakyat akan dapat meningkat secara signifikan dan kemiskinan akan berkurang, sebagaimana tujuan berbangsa dan bernegara," ujar Penasehat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sumut itu.