LANGKAT - realitasonline.id | Bimbingan teknis (Bimtek) aparatur desa di Kabupaten Langkat terkesan menghambur-hamburkan dana desa (DD) dan diduga menjadi ajang bisnis 'oknum' tertentu, atas nama UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa membawa dampak yang signifikan dalam tata pemerintahan desa, sempat menjadi perhatian dan perbincangan publik ditengah memburuknya ekonomi masyarakat saat ini.
Dari kegiatan bintek tersebut, merebak image terhadap Kabupaten Langkat dijuluki 'kota bimtek', karena banyaknya penyelenggaraan bimbingan teknis (pembimtekan) setiap tahunnya disasar kepada aparat pemerintahan desa, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, BPD hingga sejumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
Sementara kondisi saat ini, aparatur desa cukup sengsara dan sulit untuk mencukupi pemanfaatan dana desa dalam capain pembangunan di masing-masing desa, serta wajib menjalankan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sesuai anjuran pemerintah pusat.
Informasi yang dihimpun media Realitasonline.id, pembimtekan kali ini berdasarkaan surat undangan Nomor 034/10/22, peserta kepala desa se-Kabupaten Langkat. Untuk pelaksanaan melalui Lembaga Bina Karya Indonesia (LBKI) diadakan 3 s/d 6 November 2022 ), di Roddison Hotel Medan.
Dalam surat tersebut disebutkan, pelaksanaan bimtek tentang sistem pertanahan desa tahun 2022 dengan judul "Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengelolahan Administrasi Pertanahan dan Legalitasnya", masing-masing peserta kepala desa dibebankan biaya bimtek sebesar biaya Rp5 juta.
Beberapa aparat pemerintahan desa yang identitasnya tidak ingin disebut namanya saat di konfirmasi Realitasonline.id, membenarkan adanya pembimtekan kepala desa tersebut. "Benar ada bimtek diikuti kepala desa, dimulai hari kamis kemarin di Kota Medan," ujar sumber saat ditemui, Jum'at (4/11/2022).
Demikian halnya salah satu aparatur desa ketika dikonfirmasi melalui via telefon seluler terkait pembimtekan kepala desa, Dia mengatakan, pihaknya tidak mengikuti bimtek, karena anggaran tidak mencukupi dan jika dipaksakan harus mengutang. "Anggaran tidak cukup, kegiatan diadakan di Medan. Namun, tidak tahu siapa yang mengadakan. Kegaiatan itu berlangsung Kamis hingga Minggu," ujarnya.
Menanggapi hal pembimtekan yang terkesan menghambur - hamburkan dana desa, Ketua DPK PJMI Langkat Anis Safrin menyayangkan, karena saat ini beberapa desa di Kabupatan Langkat masih mengalami bencana banjir dan masyarakat masih kesusahan menghadapi banjir, serta masih banyak pembangunan didesa belum efektif.
"Pembangunan di desa belum efektif dan saat ini sebagian masyarakat masih kesusahan menghadapi banjir. Semetara kepala desa pergi mengikuti bimtek di hotel Kota Medan dengan menyerap anggaran dana desa," ujar Anis
Padahal sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat menghadiri kegiatan sosialisasi pencegehan korupsi oleh KPK RI digedung DPRD Langkat 10 Agustus lalu, tidak ingin Kabupaten Langkat kembali tersangkut masalah korupsi. "Uang ada, tapi bukan untuk pergi ke luar daerah, apalagi Bali. Batlah kemajuan dan kemakmuran di desa kalian, masih banyak desa di Langkat tidak ada hasil pertaniannya," ujar Gubsu. (AA)