sumut

Ketua DPRD SU Tegaskan, Tunda Pengusiran Warga Bandar Baru Dari Bumper Sibolangit

Rabu, 16 November 2022 | 11:35 WIB

MEDAN - realitasonline.com | Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting tegaskan, tunda pengusiran 307 warga dari lahan Bumi Perkemahan (Bumper) Pramuka Sibolangit yang direncanakan digelar besok, Rabu 16 Nopember 2022, karena dikuatirkan akan terjadi bentrokan di lapangan.

"Kita desak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menunda pengusiran tersebut. Jika dipaksakan, dikuatirkan terjadi kerusuhan, sebab warga sudah menyatakan akan mempertahankan lahan yang sudah dikuasai sejak tahun 1954," tegas Baskami Ginting kepada wartawan melalui telepon, Selasa (15/11/2022) dari Jakarta, menyikapi aksi unjuk rasa masyarakat Sibolangit yang menolak "diusir" dari lahan yang telah mereka kuasai secara turun-temurun.

Baskami juga mendesak Gubernur agar jangan buru-buru menertibkan masyarakat yang berada di kawasan Bumper Sibolangit Kabupaten Deliserdang, sebab bisa terjadi bentrokan antara aparat kepolisian, Satpol PP dan masyarakat.

Seperti diketahui, tandas politisi PDI Perjuangan Sumut ini, Pemprov Sumut melalui Satpol PP dan dibantu aparat kepolisian akan menertibkan sekaligus meruntuhkan 307 bangunan dan gubuk-gubuk milik masyarakat yang berada di Bumper Sibolangit pada, Rabu 16 Nopember 2022.

"Dari pengaduan warga ke lembaga legislatif, rencana penertiban tersebut tidak pernah dibicarakan atau dimusyawarahkan dengan warga yang mendiami kawasan Bumper Sibolangit. Tapi hanya diberi surat pemberitahuan penertiban pertama, kedua dan ketiga kepada masyarakat, agar segera meninggalkan lahan Bumper Sibolangit," tandas Baskami.

Berkaitan dengan itu, Baskami berharap kepada Gubernur Sumut untuk menunda dulu penertiban atau pengusiran warga dari Bumper Sibolangit, sebelum dilakukan musyawarah dengan warga untuk mencari solusi terbaiknya, karena penertiban secar "membabi-buta" akan menimbulkan kegaduhan dan berujung bentrokan di lapangan.

"Alangkah baiknya Pemprov Sumut melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan masyarakat melibatkan tokoh masyarakat maupun tokoh agama, sebab dalam masyarakat Karo, ada istilah "runggu" (musyawarah) untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada," ujar Baskami.

Halaman:

Tags

Terkini

Gubsu : Bantuan Korban Bencana Harus Tepat Sasaran

Minggu, 21 Desember 2025 | 15:07 WIB