MEDAN - realitasonline.id | Fraksi PKS DPRD Sumut secara tegas menolak ONH (Ongkos Naik Haji) tahun 2023 mencapai R69 juta, karena sangat memberatkan bagi calon jamaah haji dan pemerintah terkesan tidak punya empati terhadap rakyatnya akan menunaikan ibadah haji.
"Kita usulkan ONH tahun ini sama seperti tahun 2022 Rp39 juta, walapun angka itu pun masih memberatkat bagi calon jama'ah haji,"ungkap anggota komisi E DPRD Sumut dari Fraksi PKS Hendro Susanto, kepada wartawan, Minggu (22/1/2023) di Medan, terkait kenaikan ONH 2023 sebesar Rp69 Juta.
Hendro mengatakan, pemerintah harusnya peka dan hadir untuk rakyatnya, bukan sebaliknya. Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji, rata-rata per jamaah sebesar Rp 39.886.009, jika mengacu pada tahun 2022 /1443 H.
"Besaran biaya itu meliputi, biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi pemondokan di Mekkah dan Madinah, biaya hidup (living cost), dan biaya visa, itu sudah memberatkan. Apalagi dinaikan hampir 100 persen, kasihan calon jama'ah haji, kasihan rakyat, pemerintah harus mendengar suara rakyat," ujar legislator muda dikenal vokal menyuarakan keadilan dan keberpihakan pada rakyat.
Ditegaskannya lagi, suara dan sikap Fraksi PKS terkait kenaikan ONH itu, sama dengan dirasakan rakyat, khususnya calon jama'ah haji. "Kami menerima sms dan whatsapp dari masyarakat Sumatera Utara, untuk menolak wacana kenaikan ONH tahun 1444H/2023," ujar caleg PKS dengan suara lantang.
Karena itu, tambah anggota dewan daridapil Binjai Langkat ini, Fraksi PKS menawarkan solusi dan mendorong pemerintah memaksimalkan diplomasi kepada Arab Saudi, negosiasi optimal dari Penerintah Indonesia, bisa menekan kenaikan biaya haji. Masih cukup waktu untuk pemerintah berkomunikasi secara elegan ke Arab Saudi.
"Dengan jumlah jamaah haji yang begitu besar, Indonesia bisa menjadi penentu harga dan konstelasi yang ada di Mekkah dan Madinah. Loby-loby dong pa menteri agama ke pihak pemerintah Arab Saudi, tahun lalu justru ada wacana mau diturunkan biaya haji legislatif, ini malah mau di tambah pihak pemerintah, sungguh terlalu jika terjadi kenaikan," ujarnya.