PALAS - realitasonline.id | Mengaktifkan Ali Sutan Harahap menjabat sebagai Bupati Palas (Padang lawan) terkesan dipaksakan, karena sampai saat ini secara fakta ditemukan di lapangan, Bupati non aktif tersebut belum mampu berkomunikasi, jadi secara logika belum mampu memberikan instruksi kepada staffnya.
Hal ini dinyatakan anggota DPRD Kabupaten Palas dari Partai Gerindra Luat Hasibuan, Minggu (12/3/2023) terkait Bupati non aktif Ali Sutan Harahap mengukuhkan 27 Eselon III dan 2 eselon II, sehabis jam kerja sekira pukul 16.30 WIB, Jum'at (10/3/2023) di aula kantor SKPD terpadu Sigala- gala Sibuhuan juga dinilai terkesan dipaksakan.
Informasi yang dihimpun realitasonline.id terjadinya pengukuhan ini berdasarkan surat Mendagri yang ditanda tangani menteri dalam Negeri Tito Karnavian nomor 100.2.7/1284/SJ tertanggal 2 Maret 2023, Tentang Optimalisasi Kepemimpinan Daerah Kabupaten Padang Lawas
Dan surat Mendagri ini merujuk pada surat keterangan sehat yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo nomor 192/H/RSCM-K/XI/2022, tanggal 15 November 2022, dan surat fungsi luhur tanggal 1 Desember 2022.
Menurut Luat Hasibuan, sebaiknya Mendagri sebelum mengeluarkan surat seyogyanya lebih jeli melihat surat keterangan sehat yang dikeluarkan RSCM tanggal 15 November 2022 yang diterbitkan dr Anshari Saifudin Hasibuan.
Mengingat surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 100/15280 tanggal 8 Desember 2022, perihal mohon petunjuk tindak lanjut terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Padang Lawas. sebaiknya menjadi Atensi Mendagri.
Dimana isi surat Gubernur Sumatera Utara pada poin 3 menjelaskan bahwa kondisi pasien dinyatakan sehat secara jasmani dengan catatan ditemukan Hemiparesis Dextra ringan dan gangguan komunikasi sehingga disarankan untuk evaluasi fungsi luhur sebagai syarat administrasi pekerjaan.