Padang Sidempuan - Realitasonline.id | Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan pendataan sosial ekonomi melalui regsosek (registrasi sosial ekonomi), di Padang Sidempuan sejak oktober s/d november 2022, menghasilkan data terpadu untuk program perlindungan sosial dan data sosial ekonomi keluaraga untuk perencanaan pembangunan lebih terarah.
Hal ini dinyatakan Kepala BPS Padang Sidempuan Hafsyah Aprillia ketika beraudensi ke Walikota Padang Sidempuan Irsan Efendi Nasution, di Ruang Rapat Wali Kota, Kamis (6/4/23).
Untuk tahapan selanjutnya, kata Hafsyah, FKP Regsosek (Forum Konsultasi Publik Registrasi Sosial Ekonomi) akan dilaksanakan Mei 2023, guna memperoleh kesepakatan pada hasil pemeringkatan keluarga pendataan awal Regsosek. "Melalui Regsosek, perwujudan perlindungan sosial yang Adaptif, akan semakin konkrit," ungkapnya.
Baca Juga: Ini Warning BPS, Inflasi Jelang Idul Fitri 1444 H Harga Beras dan Cabai Naik Tajam
Walikota Irsan Efendi Nasution menyebutkan, yang terlibat di FKP Regsosek, Fasilitator terdiri dari kades/lurah. Administrator terdiri dari Pegawai BPS, dan peserta terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga desa, babhinkamtibmas.
"Pemko Padang Sidempuan selama ini telah membangun kolaborasi dengan BPS untuk menghimpun data yang juga dibutuhkan untuk mensejahterahkan masyarakat sehingga tidak ada lagi ketimpangan disparitas ekonomi. Saya harap ada kesungguhan bersama dari seluruh masyarakat, untuk menangani kemiskinan dengan memberikan data sebenarnya kepada BPS," tandasnya.
Baca Juga: Pemko Bersama BPS Komit Lakukan Perbaikan Data Statistik Kota Tebing Tinggi
Wali Kota Irsan juga berharap program peningkatan kompetensi aparatur desa, dalam pengelolaan dan pemanfaatan data, sehingga perencanaan pembangunan desa lebih tepat sasaran, serta tujuan mampu mengimplementasikan kaidah Statistik dengan benar pada level terkecil.(ivan)