BLANGPIDIE - realitasonline.id| Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (Yayasan SaKA) melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait usulan nama calon Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) yang diusulkan oleh DPRK setempat.
Ketua Yayasan SaKA, Miswar, Senin (25/7) mengatakan, berdasarkan rekomendasi DPRK Abdya terhadap nama calon Pj Bupati, ada tiga nama yang diusulkan ke Mendagri, tiga nama itu yakni Kepala Diskop dan UKM Aceh, Azhari, Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA), Darmansyah, dan Sekwan DPRK Abdya, Amiruddin.
“Kita telah surati Mendagri terkait usulan nama Pj Bupati Abdya, dari tiga nama itu kita sangat mengharapkan dan meminta Mendagri menunjuk Pj Bupati Abdya yang bersih dan bebas korupsi,” ungkapnya.
Selain itu, Miswar juga meminta, agar Mendagri untuk lebih teliti melihat rekam jejak calon yang diusulkan oleh DPRK Abdya. Sebab, dari tiga nama yang diusulkan oleh DPRK, ada satu calon yaitu Darmansyah pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Dalam hal ini kami punya perhatian khusus terhadap salah seorang calon dari tiga nama tersebut yaitu Darmansyah. Yang bersangkutan pernah diperiksa KPK terkait perkara korupsi pengalokasian dan penyaluran DOKA tahun anggaran 2018.
Dalam perkara yang ditangani KPK itu, Darmansyah diperiksa sebagai saksi. Sehingga kami berharap agar Mendagri untuk memilih dan menunjuk Pj Bupati yang bersih dan terbebas dari KKN,” tandasnya. (ZAL)
