KUTACANE – realitasonline.id | Dana sosialisasi pengadaan alat pemadam api ringan (APAR) yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) pada tahun 2022 diduga berpotensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), besar anggaran yang dialokasikan melalui ADD untuk sosialisasi dalam pengadaan APAR sebesar Rp 2.900,000. (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk anggaran pengadaan APAR dan sosialisasi dialokasikan melalui ADD pada tahun 2022 sebesar Rp 12,700,000, (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per desa yang terdiri dari 14 Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara.
Hal yang senada disebutkan oleh aktivis lumbung informasi rakyat (LIRA) M. Saleh Selian kepada realitasonline pada Selasa (03/01) mengatakan, besar anggaran yang dialokasikan kepala desa melalui ADD untuk pengadaan APAR pada tahun 2022 sebesar Rp 12.700.000, dari anggaran tersebut ada juga untuk dana sosialisasi pengadaan APAR sebesar Rp 2.900,000. Namun dana sosialisasi pengadaan APAR tersebut diduga di KKN.
Selain dari pada dana sosialisasi pengadaan APAR yang diduga KKN, pembelian APAR juga diduga tak dibelanjakan oleh oknum kepala desa, sedangkan kecamatan yang mengalokasikan dana pengadaan APAR dan sosialisasi terdiri dari 14 Kecamatan dari 16 kecamatan yang ada di Agara, kecamatan yang tidak menganggarkan pengadaan APAR yaitu, Kecamatan Lawe Sumur dan Kecamatan Ketambe.
" Mengingat anggaran tahun 2022 sudah berakhir. Kami minta kepada aparat penegak hukum (APH) khususnya Polda Aceh untuk melakukan lidik terhadap anggaran ADD pada tahun 2022. Upaya untuk mengerogoti ADD di Kabupaten Aceh Tenggara terus menerus berjalan dengan baik, artinya, ada pembiaran oleh APH sehingga upaya untuk mengerogoti ADD terus berjalan dengan baik, seraya berharap kepada APH jangan apatis terhadap kasus ini," pungkas Saleh. (sd)
