KUTACANE - realitasonline.id | Pasca diumumkannya hasil penetapan tenaga adc hoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tenggara (Agara), pada Selasa (24/1) kemarin, sejumlah kalangan masyarakat angkat bicara.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Agara, Nawi Sekedang, Sekaligus Kepala Desa Bambel Gabungan, Bambel. Menilai, banyak kejanggalan dalam penerimaan tenaga Adc Hoc PPS kali ini.
Menurutnya, dari data yang dia terima, terdapat beberapa kejanggalan dalam hal administrasi perekrutan tenaga adc hoc PPS yang dianggapnya sudah menyalahi aturan.
Dijelaskannya, salah satunya dari data dia terima, terdapat beberapa nama yang mendaftar menjadi tenaga adc hoc PPS di Bambel Gabungan. Sedangkan nama tersebut menurutnya bukan warga desa Bambel Gabungan.
"Bukankah hal demkian menunjukkan lemahnya pengawasan PPK setempat, dalam memverifikasi berkas calon tenaga PPS tersebut," ungkap Nawi Sekedang, kepada realitasonline.id, Rabu (25/1).
Terkait dengan ditemukannya keganjilan dalam penjaringan tenaga adc hoc PPS kali ini, Nawi Sekedang, meminta kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk membatalkan keputusan KIP Agara terkait penetapan tenaga adc hoc pada Selasa kemarin.
Selain itu juga, Ketua APDESI Agara menyebutkan, dalam waktu dekat ini Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Agara akan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor KIP Agara, terkait hasil Penetatapan tenaga adc hoc PPS beberapa waktu lalu. (DN)
