Realitasonline.id - Abdya | Para keuchick (kepala desa) di Aceh Barat Daya (Abdya) merasa kecewa dengan Plt Sekda Liza Marfandi dan Pj Bupati Sunawardi.
Para kepala desa itu tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).
Kekecewaan APDESI itu terhadap dua pejabat tertinggi di Abdya disinyalir karena terkesan mempermainkan para Keuchik.
Dua petinggi di Abdya itu diduga sengaja menghindari pembahasan mengenai kelanjutan pencairan Anggaran Dana Gampong (ADG) sumber APBK tahun 2024 yang baru 40 persen dicairkan.
Baca Juga: 7 Orang Diduga Terlibat Jaringan Mafia Pencurian Sawit Ditangkap Polda Sumut
Dikarenakan tak menuai hasil untuk menemui Pj Bupati tersebut, para pemegang tampuk kekuasaan di Desa itu langsung mendatangi Gedung DPRK setempat.
APDESI menemui Ketua DPRK Abdya sementara, Roni Guswandi di ruangan kerjanya, Blangpidie, Jumat (25/10/2024).
"Hari ini kami sangat kecewa kepada Plt Sekda yang sudah berkomitmen akan memfasilitasi kami untuk bertemu dengan Pj Bupati untuk membicarakan persoalan ADG yang masih mandek," ujar Humas APDESI Abdya, Adami Us kepada Abi Roni (sapaan akrab Ketua DPRK Abdya).
Menurut Adami, pada saat pertemuan beberapa hari lalu di kantor inspektorat Abdya dan nyaris ribut, Plt Sekda sudah berjanji akan memfasilitasi para Keuchik untuk beraudiensi dengan Pj Bupati guna membicarakan persoalan ADG yang tak kunjung cair itu.
"Ketika kami ke kantor Bupati tadi, Plt Sekda tidak ada, apa lagi Pj Bupati. Kami hanya diterima oleh Asisten III," kata Adami dengan nada kesal.
Kepada Abi Roni, Adami yang turut didampingi oleh ketua APDESI Abdya, Venny Kurnia dan perwakilan APDESI kecamatan lainnya menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh para Keuchik di Abdya.
"Selain persoalan Siltap (Penghasilan Tetap) aparatur Gampong yang tidak lancar keluar (sebagian Gampong baru keluar bulan Juni), juga persoalan ADG reguler yang hanya baru cair tahap pertama 40 persen.
Sedangkan waktu efektif penggunaan anggaran untuk tahun 2024 ini hanya tersisa 2 bulan lagi," terang Keuchik Gampong Suak Nibong kecamatan Tangan Tangan tersebut.
Seharusnya, tambahnya lagi, pencairan ADG juga menjadi prioritas Pemkab, karena selain sebagai penunjang pelayanan kepada masyarakat Gampong, juga sebagai pendukung program infrastruktur Gampong termasuk peningkatan kesejahteraan sosial kemasyarakatan.