TAPAKTUAN - Realitasonline | Sudah sekian lama Provinsi Aceh diiming-imingkan untuk dilakukan pemekaran. Namun hingga kini belum ada niat baik pemerintahan pusat untuk melakukan pemekaran.
Namun di akhir tahun 2019 ini pihak pegiat pemekaran Aceh membuat relis pers kepada awak media cetak, elektronik maupun online dalam Provinsi Aceh, dengan maksud dan tujuannya, menggugat pemekaran Barat-Selatan (BARSELA) apapun alasan tetap jadi.
Penegasan itu disampaikan dalam relis pers juru bicara Komite Persiapan Pemekaran Provinsi (KP3) Aceh untuk Barat Selatan - Aceh (BARSELA), Fadhli, A dan didampingi
salah seorang deklarator Abas/Perwakilan Banda Aceh, Adnan NS.
Hal tersrbut katanya sebagaimana kita ketahui, geliat dan issu pemekaran Provinsi Aceh dan kabupaten-kota serta wilayah lain di Nusantara ini terbelenggu akibat dilancarkan modus moratorium.
Moratorium pertama dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009. Padahal ketika sudah keluar draf Ampres sudah berada di atas mejanya.Dalam draft itu ada 19 calon Daerah Otonomi Baru(DOB) dengan rincian14 kabupaten-kota dan lima calon provinsi, masing-masing yakni calon provinsi Aceh Leuser Antarab(ALA) dan Aceh Barat Selatan (Abas), provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan serta Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Dalam imingan itu ada terdapat keanihan bin ajaib. Diam-diam Kaltara dilahirkan di tengah lima rentangan moratorium. Sementara calon DOB lainnya "dipetieskan".Seiring berganti rezin 2014 silam, soal pemekaran DOB kembali "diharamkan" oleh Jokowi dengan sandi moratorium kembali hingga 2024 mendatang.
Moratorium sepihak ini sangat tidak adil baik ketika SBY maupun kini oleh Jokowi.Anehnya lagi, dalam kunjungannya ke Papua, Jokowi mengelontorkan issue pemekaran yang kini merebak khusus untuk Papua.
"Jika ini terwujud, keadilan yang tidak adil kembali mengeruyak hati Awak Blahdeh Geurutee (ABG) alias warga Barat Selatan Aceh (BARSELA) dari Aceh Jaya hingga Aceh Singkil," ujar deklarator Abas/ perwakilan Banda Aceh, Adnan NS.