Pada poster poster itu bertuliskan sejumlah permintaan yang harus dipenuhi oleh Kajari Bireuen. Selain itu pada spanduk yang dibentangkan dalam aksi itu juga tertulis kalimat; "Mosi Tidak Percaya Kejari dan Bupati Bireuen".
Selain pernyataan sikap melalui spanduk juga ditulis pada belasan lembar poster. Bunyi poster itu, di antaranya; DPRK beek lale ngon chip (DPRK jangan asyik dengan judi online-red), Ta Harap Pageu Keubeu Lam Pade, Ta Harap Bak DPR Hana Meuhase ( DPRK Bireuen sudah tidak bisa dijadikan lagi tempat 'menggantungkan' harapkan masyarakat), Bupati bek lage Pa'e (Bupati jangan seperti tokek), Blang luah pade kuneng, hak rakyat dipajoh le tikoh teng (Bireuen luas, tapi tidak menghasilkan karena hak rakyat telah dikorupsi)
Selain pernyataan melalui spanduk dan poster para mahasiswa juga mengeluarkan pernyataan sikap yang dibacakan oleh Koordinator Aksi, Azis Alkhuzzar.
Dalam pernyataan yang dibacakan di Kejari Bireuen mahasiswa menyatakan Bansos UEP diperuntukan kepada masyarakat miskin yang berdampak Covid-19, namun bantuan itu telah dikorupsi pada saat penyaluran. Sementara pihak Kejari Bireuen telah menghentikan kasus tersebut, padahal sebelumnya sudah pernah memeriksa pihak terkait dan para penerima Bansos UEP tersebut.
"Dalam hal ini, kami Aliansi Mahasiswa Bireuen menilai pihak Kejari Bireuen telah melindungi pelaku korupsi dan tidak memiliki tanggung jawab hukum terhadap masyarakat miskin penerima Bansos UEP,"sebut koordinator aksi.
Pada poin berikutnya Aliansi Masyarakat Bireuen berharap kepada pihak Kejari Bireuen untuk membuka kembali kasus dugaan korupsi Bansos UEP. Apabila tidak diindahkan maka Aliansi Mahasiswa Bireuen akan melaporkan Kejari Bireuen ke JAMWAS dan Satgas 53. Berikutnya juga didesak DPRK Bireuen untuk segera membuat pansus untuk menelusuri kasus dugaan korupsi tersebut.
Setelah berorasi di Depan Kejari Bireuen para mahasiswa berpindah ke Kantor Bupati Bireuen. Di tempat itu mahasiswa juga membentangkan spanduk dan dibacakan pernyataan sikap.
Adapun bunyinya; selama ini di bawah kepemimpinan Bupati Bireuen Muzakkar A Gani terdapat banyak permasalahan yang tidak terselesaikan, baik secara administrasi maupun secara hukum. Seperti, 1) Kasus Bansos UEP di Dinas Sosial Bireuen. 2) Banyaknya temuan berdasarkan LHP-BPK RI Perwakilan Aceh. 3) PAD tidak dikelola dengan efektif. 4) Lahan perparkiran yang disewakan ke pihak instansi penegak hukum. 5) Maraknya galian C ilegal.