Dalam pengarahannya, Gubernur Ganjar Pranowo juga memberikan petunjuk dan langkah-langkah agar Banjarnegara terhindar dari kejadian serupa di masa yang akan datang.
“Ayo politik anggarannya di digitalkan. Semua harus secara elektronik. Kalau sulit nanti kita dampingi. Saya juga mendorong semua pejabat melaporkan LHKPN. Wajib termasuk DPRD-nya,” pinta Ganjar.
Ganjar juga meminta unit pengendali gratifikasi harus dikelola. Selain itu Ganjar mengusulkan agar menggandeng KPK dalam rangka Korsupgah di Banjarnegara.
“Saya pesan, layani masyarakat dengan mudah, murah dan cepat. Di dalam harus transparan, akuntabel dan berintegritas. Sikat semua pungli, nggak boleh ada lagi setoran-setoran,” tegasnya.
Ganjar juga meminta Pemkab Banjarnegara melakukan reformasi politik anggaran. Tujuannya agar didapatkan anggaran untuk menaikkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) agar para ASN tidak melakukan korupsi.
“Saya juga meminta agar Medsosnya diaktifkan, supaya masyarakat mudah berkomunikasi. Saya lihat medsosnya Banjarnegara yang aktif hanya BPBD. Sekarang eranya sudah digital, kita mesti go digital dan semuanya saya minta membuka diri,” pungkas Ganjar.
Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin mengatakan, warga Banjarnegara sudah menunggu pembinaan dari Ganjar. Upaya penataan Pemerintahan Banjarnegara yang periodenya kurang dari sembilan bulan harus dilakukan dengan baik.
“Kami sudah menunggu lama pembinaan dari Pak Gubernur di sisa masa jabatan yang sekitar sembilan bulan lagi. Sesuai perintah Pak Ganjar, kami tidak akan main-main dengan proyek, jual beli jabatan dan hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, nepotisme dan konspirasi. Kami semua sudah sepakat, kami akan melaksanakan itu,” tegasnya.
