TULUNGAGUNG – realitasonline.id| Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap konsisten menolak kenaikan BBM, hal itu terlihat saat DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tulungagung juga melakukan aksi demo di bundaran Alun-Alun Tulungagung, Sabtu (10/9/2022).
Dalam aksinya para kader PKS berjejer disejumlah ruas jalan sambil membentangkan spanduk dan poster bertuliskan berbagai penolakan harga BBM. Mereka juga melakukan orasi sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang tak memperhatikan rakyatnya.
Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tulungagung, Reno Mardi Putro, menyatakan sikap bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi, tentu akan menyebabkan terjadinya inflasi terutama di sektor pangan.
Dalam orasinya, kenaikan Pertalite dari Rp 7.650 liter menjadi Rp 10.000 liter atau sebesar 30 persen, maka bisa diasumsikan inflasi akan naik sebesar 3,6 persen.
Kondisi ini akan memukul kehidupan rakyat dimana daya beli dan konsumsi akan meningkat dan pengangguran semakin bertambah. Besaran bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 24,17 triliun yang diberikan tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat akibat dampak pandemi dan angka inflasi yang sudah tinggi.
Belum lagi masih ada 2 jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang datanya belum jelas di Kementrian Sosial. Banyak data yang tidak akurat, juga ada ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran, hingga persoalan terjadinya korupsi yang nilainya fantastis.
Reno menyebutkan, Tulungagung dengan penduduk miskin 78.590 orang atau sekitar 7,3 persen, jumlah penduduk tentu akan merasakan dampak luar biasa dari kenaikan harga BBM ini. Seiring bertambahnya tingkat pengangguran terbuka yang sudah pada 2,75 persen atau sejumlah 29.630 orang.