Selain itu Kepala Dinas PMD Drs. Sugiyanto, M.M, menegaskan bahwa penggunaan dana desa (DD) tahun 2023 akan berbeda dari sebelumnya. Jika tahun 2020-2022, DD diprioritaskan untuk penanggulangan wabah Covid-19, namun untuk tahun ini, dialokasikan dan fokus pada pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia (SDM), dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka di desa.
Aturan main tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 201/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Landasan penyaluran bukan lagi pandemi Covid-19, melainkan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. ”Peruntukannya keluarga penerima manfaat (KPM) masuk kategori miskin ekstrem,” tegasnya.
Jadi setiap pemdes wajib menganggarkan minimal 10 persen dan maksimal 25 persen dari total penerimaan DD-nya,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tulungagung Sugianto.
Dia menerangkan, pemdes perlu mendata dan mensurvei langsung calon KPM. Sebelum menetapkan daftar penerima dan menyalurkannya, dan ”Semoga BLT DD tidak habis hanya untuk konsumsi, tapi bisa dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha,” ucapnya.
(Untung)
