Belitung Timur - Realitasonline.id -Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2023 di Kabupaten Belitung Timur masih belum maksimal.
Memasuki Tri wulan III Oktober 2023 rata-rata serapan untuk seluruh desa baru mencapai 63,14 persen.
Dalam Rapat Koordinasi Kepala Desa se-Kabupaten Belitung Timur di Ruang Pertemuan Satu Hati Bangun Negeri Sekretariat Daerah, Rabu (15/11/23), Bupati Beltim Burhanudin didampingi Wakil Bupati Beltim Khairil Anwar, menekankan agar para Kepala Desa, Perangkat dan Badan Permusyawaratan Desa segera mengelar rapat di desa untuk mempercepat penyerapan anggaran.
Lanjutnya, dari hasil evaluasi serapan APBDes memang ada beberapa desa yang sudah maksimal, namun ada juga yang masih belum maksimal.
"Kita minta dapat menyesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa,” kata Burhanudin.
Bupati Belitung Timur Burhanudin menambahkan, masih belum maksimalnya serapan tersebut lantaran banyak faktor, salah satunya kekurangan Sumber Daya Manusia di Pemerintah Desa.
Baca Juga: Dinkes Aceh Utara: Dasar Imunisasi Lengkap Untuk Anak Usia 0 Hingga 8 Tahun
Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kecamatan diminta untuk memberikan pelatihan pengelolaan anggaran.
Dijelaskannya,Kita minta bikin pelatihan selama tiga hari. Dinas terkait dan kecamatan akan memberikan pelatihan pengelolaan administrasi perencanaan dan keuangan bagi SDM yang ada di desa.
Namun di sisa waktu tersisa, Aan berharap Pemerintah Desa dapat segera memaksimalkan serapan anggaran untuk pembangunan di desa. Apalagi dalam kurun waktu dekat ini Alokasi Dana Desa dan Dana Desa akan segera masuk ke dalam anggaran.
Baca Juga: Dinkes Aceh Utara: Dasar Imunisasi Lengkap Untuk Anak Usia 0 Hingga 8 Tahun
“Mudah-mudahan di akhir tahun nanti serapan rata-rata untuk seluruh desa bisa mencapai 90 persen. Desa-desa yang berhasil memaksimalkan serapan juga akan kita berikan reward,” kata Bupati Belitung Timur Burhanudin.
Dia juga berpesan agar belanja desa dapat dilakukan di Kabupaten Beltim, atau menggunakan rekanan yang berkantor di Kabupaten Beltim sehingga memaksimalkan pendapatan pajak dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (HY)