ACEH TENGGARA - Realitasoneline.id |
Diduga menuai masalah, penggunaan dana covid - 19 tahun 2020 pada RSUD H. Sahudin Kutacane dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tenggara menjadi perbincangan sejumlah kalangan di Kabupaten setempat.
Pasalnya, dalam pelaksanaan itu, diduga tidak adanya dokumen bukti penyusunan harga pengadaan barang dan jasa sebesar Rp. 4.902.886.202, sehingga menyebabkan terjadi pengelembungan harga barang.
Adapun rinciannya sebagai berikut:
-pengadaan peralatan medis no kontrak 03/6tp2cvd/2020 rp.1.289.701.952.
-pengadaan peralatan medis no kontrak 28/6tp2cvd/PPK/IV/2020 Rp 232.482.
-pengadaan peralatan medis no kontrak 48/6tp2cvd/ppk/VII/2020 rp.526.735.
-pengadaan peralatan medis no kontrak 35/6tp2 cvd/ppk/V/2020 rp.667.600.
Selanjutnya :
-pengadaan peralatan medis no kontrak 61/6tp2cvd/ppk/VII/2020 rp.385.957.
-pengadaan peralatan medis no kontrak 23/6tp2cvd/PPK/IV/2020 rp.799.711.
-pengadaan peralatan medis no kontrak 18/6tp2cvd/ppk/IV/2020 rp.54.357.
-pengadaan peralatan medis no kontrak 53/6tp2cvd/ppk/VIII/2020 rp.62.150.
-pengadaan peralatan medis no kontrak 43/6tp2cvd/PPK/VI/2020 Rp .37.730.
-pengadaan peralatan medis no kontrak 66/6tp2cvd/PPK/X/2020 rp.43.725.
-pengadaan peralatan medis no kontrak 13/6tp2cvd/PPK/IV/2020 rp.598.697.
-pengadaan peralatan medis no kontrak 36/6tp2cvd/PPK/IV/2020 Rp.194.000.
Menyikapi hal tersebut, Nazmi Desky, selaku PPK dana covid - 19 saat dikonfirmasi media via WhatsApp beberapa waktu lalu menyebut, itu sudah ada laporan LHP nya semua dan sudah ada tindak lanjut dari Inspektorat.
"Untuk saat ini, saya masih tengah berada diluar kota sehingga tidak pegang data, kemudian pada saat itu kepalanya masih Asbi, id kemudian PPK nya juga ganti-gantian" jelasnya. (DS)
