AGARA - realitasonline.id| Lembaga pengembangan intelektual muda Aceh Tenggara (Lp2im) kembali menyoroti kegiatan "Wawasan Kebangsaan". Pada tahun 2022 yang dianggarkan melalui dana desa (ADD) mulai Rp9 juta hingga Rp15 juta per desa, diduga sarat pemborosan anggaran.
Hal yang senada disebutkan oleh Ketua Lp2im Sopian Desky kepada realitasonline.id pada Selasa (19/7/2022) mengatakan kegiatan Wawasan Kebangsaan dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu titik rawan korupsi dalam pengelolaan dana desa.
"Kan lucu, hasil pengalaman para peserta (Kades dan aparatur desa) yang telah ikut Bimtek tiap tahun ke luar daerah, namun tidak ada ilmu dari Bimtek yang diterapkan di desa-desa," sebutnya.
Seperti kita ketahui pada tahun 2020 yang lalu juga dilakukan Bimtek ke luar daerah yang menelan anggaran ADD mencapai miliaran rupiah. Dijelaskannya, pada tahun ini juga dilakukan kembali kegiatan wawasan kebangsaan yang sama melalui badan koordinasi antar desa (BKAD) kecamatan.
"Mereka terus melakukan modus yang sama seperti APDESI untuk menggerogoti ADD. Diduga kuat kegiatan ini terus diarahkan oleh oknum yang mencari keuntungan, saya minta kepada pihak yang berkompeten agar memantau terus pengunaan ADD," ujarnya.
Lanjut Sopian. Bimtek tahun 2019, 2020 dan 2021 juga menghabiskan anggaran hampir Rp29 milyar, sangat jelas merugikan anggaran desa, kemudian pihak-pihak tertentu memperkaya diri dan kelompok terhadap kegiatan tersebut.
Di tempat terpisah salah seorang kepala desa yang tidak mau disebutkan namanya kepada media ini mengatakan, pihaknya hanya mengikuti program dari atas, sehingga kami para kepala desa harus mencantumkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disebut APBDesa tahun ini tentang kegiatan tersebut, kemudian kegiatan ini dilakukan di tingkat kecamatan satu hari dan tingkat desa satu hari singkatnya. (SD)
