MEDAN - Realitasonline | Ratusan pengunjukrasa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi demo menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan menuntut agar mengusut pengusung RUU tersebut, Jumat (3/7/2020) di DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan.
Wasekjen MUI pusat Ustad Zulkarnaen yang hadir dalam aksi tersebut mengatakan, Pancasila sebagai dasar negara sudah final dan tidak bisa diotak-atik. Munculnya RUU HIP merupakan tamparan keras bagi umat Islam, karenanya seluruh MUI pusat, provinsi dan Ormas besar Islam menolak RUU tersebut.
"Kami sepakat ini berbahaya, ketuhanan yang berkebudayaan ini baru dibuat RUU-nya, tapi di lapangam sudah 5 tahun dijalankan, mulai dari baca Alquran dengan lagu Jawa, jadi gerakannya sudah ada. Kalau jadi UU, kita takut, siapa yang protes akan ditangkap, jadi ini sangat berbahaya," katanya.
Untuk itu, pihaknya tegas menolak RUU tersebut dibahas atau disahkan. "Kita minta partai pengusung RUU tersebut diusut dan ditangkap. Partainya dibubarkan karena menggerakkan perubahan Pancasila bahkan dijadikan sebagai Prolegnas," katanya.
Perwakilan Ulama Kota Medan, Masri Sitanggang dalam orasinya juga menuntut penyusun naskah dan pengusung RUU tersebut diusut. Alasan para ulama ikut campur masalah ini, karena umat Islam berperan aktif sejak awal kemerdekaan, dan ikut mendirikan NKRI.
"Negara ini berdiri atas kesepakatan berbagai komponen umat yang ada di Indonesia, bukan warisan. Pancasila adalah kesepakatan bersama dari komponen bangsa. Mengapa bisa ada RUU HIP? Tuntut penyusun naskah, ini kesengajaan, bukan keteledoran. Pancasila tidak bisa diperas menjadi trisila atau ekasila," katanya.
Ia juga mempertanyakan konsep ketuhanan yang berkebudayaan dalam UU tersebut. "Itu seperti apa? Apa ada tuhan yang berbudaya? Budaya siapa? Ada pihak-pihak yang masih mau mengubah Pancasila. Mereka dulu teriak-teriak Pancasila tapi mau mengubah Pancasila," katanya.