BIREUEN- realitasonline.id l Pemegang Nota Dinas (ND) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen Nazli, SP menyebutkan, 17 Sapi di Kabupaten Bireuen positif Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).Sebut Pemenang ND Kepala Dinas tersebut, Jumat (27/5/2022), 17 sampel tahap pertama yang dikirim ke Balai Veteriner Medan telah diuji dan hasilnya semua positif."Kalau sampel yang lain belum dibawa untuk di Uji Laboratorium ke Balai Veteriner di Medan. Dalam waktu dekat ini akan kita bawa," ujar Nazli.Ia juga mengaku jumlah ternak yang bergejala klinis PMK di Kabupaten Bireuen terus meningkat. Dan setiap hari ditemukan kasus di sejumlah kecamatan.
"Petugas di lapangan terus bekerja memantau dan mengedukasi masyarakat," sebutnya.Terkait anggaran untuk penanganan PMK, Nazli mengungkapkan, sampai saat ini belum ada kejelasan. Dan hal ketidakpastian anggaran sudah disampaikan kepada Bupati Bireuen Dr. H. Muzakkar A Gani, SH,MSi."Kami sudah melaporkan hal itu kepada Bapak Bupati, dan telah diperintahkan agar dibuat Telaah Staf. Mungkin hari Senin (30/5/2022), yang Ibu Kadis (drh Liza Rozanna) sudah masuk kantor bisa ditandatangani Telaah Staf," jelasnya.Sebagaimana pernah diberitakan, sampai 24 Mei 2022 jumlah ternak Sapi yang terindikasi gejala klinis PMK di Kabupaten Bireuen mencapai 696 ekor.
Tentang Penanganan PMK di Kabupaten Bireuen muncul reaksi dari sejumlah pihak.Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen Munazir Nurdin, SSos mengingatkan Bupati Bireuen Dr.H.Muzakkar A Gani, SH,MSi supaya tidak menunggu timbulnya kerugian masyarakat baru ditangani kasus itu."Virus PMK penyebarannya sangat cepat, Pemkab jangan lamban mengambil tindakan.
Jangan menunggu masyarakat harus rugi dulu, baru ada penanganannya," kata Munazir Nurdin, Jumat (27/5/2022).Sebut Munazir Nurdin seharusnya Pemkab Bireuen melalui dinas teknis sudah menyiapkan format atau standar penanganan dari awal wabah ditemukan."PMK bukan hal yang baru di Indonesia. Sudah tentu orang teknis tahu apa yang harus dilakukan, mulai dari pencegahan, penanganan atau pengobatan sampai mengatasi dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat selaku peternak dan konsumen," katanya.
Politikus Partai Aceh yang juga selaku alumnus SPP Snakma Saree Aceh ini menambahkan, sejak awal DPRK Bireuen sudah menyarankan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) supaya disediakan anggaran yang memadai untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan."Dinas Peternakan dari awal memang minim anggaran. Kami dari DPRK sudah mencoba negosiasi dengan TAPD, agar ada sedikit anggaran untuk dinas dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat. Akhirnya tidak terakomodir juga," ungkap Munazir yang juga mantan Kombatan GAM.
Munazir berharap Bupati Bireuen Dr. H. Muzakkar A Gani, SH, MSi supaya mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi wabah ini tidak meluas."Langkah menutup pasar hewan sudah baik untuk mencegah penularan, perlu juga kiranya dibentuk tim terpadu di perbatasan Kabupaten Bireuen untuk meminimalisir masuknya ternak dari luar yang sudah terjangkit PMK. Yang tidak kalah pentingnya adalah penyediaan anggaran untuk pengadaan vitamin dan vaksin dan juga obat obatan agar ternak yang masih sehat tidak mudah terjangkit," ujarnya. (RZ)