Realitasonline.id - Jakarta | Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR BPN) Ossy Dermawan menganugerahkan penghargaan Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) kepada 11 Kantor Pertanahan (Kantah).
Pemberian penghargaan ini berlangsung dalam acara Pemberian Apresiasi dan Penganugerahan Satuan Kerja Berpredikat WTAB Tahun 2025 yang digelar di Conference Room Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Penghargaan WTAB dihadiri Sekretaris Jenderal Suyus Windayana, Inspektur Jenderal Dalu Agung Darmawan, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN dan 11 Kepala Kantah penerima penghargaan.
Baca Juga: Menteri Nusron: Satu Sistem Transparansi, Tanah Terlindungi
Adapun 11 Kantah yang meraih predikat WTAB setelah melalui proses evaluasi yang ketat dan menyeluruh antara lain, Kantah Kota Palembang, Kabupaten Madiun, Kota Malang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kota Banjarbaru, Kabupaten Karawang, Kota Binjai, Kota Dumai dan Kabupaten Bintan.
Dalam sambutannya, Wamen Ossy menegaskan, WTAB bukan sekadar seremoni administratif, melainkan bentuk nyata dari arah transformasi birokrasi menuju institusi yang bersih, akuntabel, melayani dan berintegritas.
“ Ini adalah bentuk pengakuan terhadap semangat transformasi budaya kerja dan dampak nyata terhadap pelayanan publik, ” ujar Wamen Ossy.
Baca Juga: Manfaatkan LinkUMKM BRI, Produsen Minuman Ini Mampu Perluas Skala Usaha
Wamen Ossy juga mengingatkan bahwa penghargaan ini harus diikuti dengan konsistensi dan komitmen berkelanjutan agar tidak berhenti pada simbol semata.
“ WTAB bukanlah tujuan akhir, tapi milestone menuju predikat yang lebih tinggi, seperti Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), ” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara seluruh unsur di Kementerian ATR/BPN, baik Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, unit pusat, hingga dukungan Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal.
Baca Juga: Peduli Kemanusiaan, Prodi Magister Ekonomi Syariah FEBI UIN SU Medan Donasi untuk Palestina
WTAB, menurutnya, harus menjadi inspirasi dalam peningkatan layanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Wamen Ossy juga menyoroti urgensi penguatan integritas dalam menghadapi tantangan strategis bangsa, seperti pemberantasan mafia tanah, digitalisasi layanan, serta pelaksanaan program strategis nasional.
“ Kementerian ATR/BPN tidak hanya mengelola tanah dan ruang, tetapi juga kepercayaan masyarakat. Maka kita harus menjadi lembaga yang profesional, bersih dan terpercaya, ” tandasnya. (RI)