PT Timah Tbk memaparkan dan menyatakan dukungan penuh terhadap rencana optimalisasi pelabuhan,dengan menegaskan bahwa keberadaan Pelabuhan di Belitung Timur akan secara signifikan menghemat biaya operasional distribusi timah.
PT Timah juga memaparkan data batimetri wilayah IUP serta hasil survei internal sebagai bagian dari percepatan perencanaan.
Dalam pemaparannya, Kejaksaan Negeri Belitung Timur menegaskan bahwa optimalisasi ASDP Pelabuhan Manggar dan Sungai Lenggang memiliki manfaat strategis bagi peningkatan perekonomian daerah,mengingat selama ini aktifitas kapal lebih banyak berlabuh di Pelabuhan Tanjung Pandan sehingga kontribusi ekonomi belum optimal dirasakan oleh Kabupaten Belitung Timur.
Kajari menekankan peran dan fungsi Kejaksaan dalam mendukung pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah melalui pengawalan dan perdampingan hukum,khususnya mendorong Pemerintah Daerah dan BUMD untuk melakukan konsultasi ke Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terkait berbagai persoalan regulasi termasuk tumpang tindih perizinan di lokasi pelabuhan serta Sungai Lenggang.
Selain itu,dipaparkan kerangka mitigasi hukum dalam kegiatan pengerukan laut dan sungai yang mencakup kepatuhan terhadap perizinan dan dokumen lingkungan hidup seperti AMDAL atau DELH, kesesuaian tata ruang dan RZWP3K, kepatuhan teknis dan operasional pengerukan, mitigasi risiko lingkungan dan sosial, serta penegasan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana, dengan tujuan akhir membuka peluang investigasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Baca Juga: Faktor Penting yang Harus Dipertimbangkan Sebelum Membeli Mobil Pertama agar Tidak Salah Pilih
Berbagai pandangan dan masukan di sampaikan dari berbagai unsur yaitu DPRD, TNI AL, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, KUPP Manggar, PT Pelindo, serta pemangku kepentingan lainnya.
Isu utama yang mengemuka antara lain perlunya data survei batimetri dari lembaga independen, kejelasan pemanfaatan material hasil keruk, penyusunan dan pemenuhan dokumen lingkungan hidup (AMDAL) serta perizinan dan regulasi terkait, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta pembentukan fase-fase tindak lanjut yang terukur dan berkelanjutan.
Diskusi pada FGD ini di moderatori oleh Kepala Seksi PAPBB Kejaksaan Negeri Belitung Timur,Mario Samudera Siahaan, dan menghasilkan kesimpulan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal yang bertujuan untuk menyamakan persepsi.
Tahapan selanjutnya di arahkan pada penyusunan regulasi dan rencana aksi konkret guna memastikan optimalisasi Pelabuhan ASDP Manggar dan Sungai Lenggang berjalan sesuai ketentuan hukum dan berkelanjutan.
Kegiatan di tutup dengan menyerahkan plakat kepada para narasumber dan foto bersama sebagai simbol komitmen bersama dalam mendorong pembangunan pelabuhan yang tertib administrasi, transparan,dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Belitung Timur. (HY)