Medan - Realitasonline.id | Pj Gubernur Sumut diminta tidak mengangap remeh sinyal lampu kuning Unesco terhadap Geopark Kaldera Toba. Untuk itu, harus segera dilakukan perombakan sruktur dan personal Badan Pengelola Geopark Kaldera, termasuk sistim pembiayaannya yang lebih apliktif.
“Jangan disikapi dengan enteng, dan tunjuk Sekda Provsu sebagai Ketua Umum Badan Pengelola,” tegas Choking Susilo Sakeh, Budayawan dan Jurnalis Senior, Senin (9/8/2023).
Menurut Choking, salah satu aspek kegagalan Badan Pengelola Toba Caldera Unesco Global Geopark (BPTCUGGp) yang berujung dengan terbitnya ‘kartu kuning’ Unesco tersebut, adalah lemahnya kepemimpinan Kadisbudpar Sumut, Zumry Sulthony, sebagai Ketua Umum.
Baca Juga: Hadiri Maulid Nabi di Tanjung Pura, Syah Afandin Himbau Jaga Persatuan Jelang Pemilu
“Zumry tidak saja lemah di dalam memenej lembaga ini, tetapi juga lemah di dalam berkordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat yang ada di Kawasan Geopark Kaldera Toba,” urai Choking.
Karenanya, yang pertama harus diganti di Badan Pengelola adalah sosok Zumry sebagai Ketua Umum. Dan sebagai bentuk keseriusan Pemprov Sumut di dalam memenuhi kriteria yang ditetapkan Unesco, maka Pj Gubsu harus menunjuk Sekda Prov. Sumut sebagai Ketua Umum Badan Pengelola.
“Kadisbubpar Sumut telah gagal. Dan untuk memperbaiki kegagalan tersebut, Pj Gubsu harus menunjuk Sekda Provsu sebagai Ketua Umum Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba,” katanya lagi.
Selain jabatan Ketua Umum Badan Pengelola, Pj Gubsu pun harus menempatkan sosok yang kompeten dari kalangan masyarakat, untuk ikut mengurus Badan Pengelola Geopark ini, sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut bersama-sama mengelola Kawasan Geopark Kaldera Toba.
Meski badan pengelola ini bentukan pemerintah, namun idealnya lebih banyak melibatkan kalangan masyarakat.
Sebab, katanya rendahnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu aspek kegagalan badan pengelola selama ini.
Lebih lanjut Choking Susilo Sakeh juga meminta, dilakukan perubahan sistem anggaran untuk Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba tersebut agar lebih aplikatif dan tepat sasaran.