Realitasonline.id - Padangsidimpuan | Fraksi Partai Golkar Kota Padangsidimpuan menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, telah disahkan melalui rapat Paripurna di DPRD Padangsidimpuan.
Dalam pandangan akhir Fraksi, Golkar menyoroti beberapa isu krusial yang muncul pada tahun 2024, seperti keterlambatan pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), gaji tenaga honorer yang belum terselesaikan, serta kerusakan irigasi di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.
" TPP yang belum terbayarkan secara penuh, gaji tenaga honor yang tertunda-tunda pembayarannya dan besaran utang kepada pihak ketiga akhirnya menjadi beban APBD TA 2025, " kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Padangsidimpuan, H. Purnadi, SE di ruang Fraksi Golkar, Senin (23/12/2024).
Baca Juga: Sah ! APBD Kota Padangsidimpuan TA 2025 Sebesar Rp.921,9 Miliar Lebih Diketok
Dikesempatan itu, Purnadi, melalui Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam APBD, khususnya dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk memastikan target tercapai sesuai jadwal.
" Kami mendesak Eksekutif untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan ini dan lebih cermat dalam perencanaan keuangan di masa mendatang, " ujar Purnadi.
Fraksi Partai Golkar juga dengan sungguh-sungguh meminta agar PAD yang direncanakan pada TA 2025 untuk di kawal dan dievaluasi capaian targetnya dari bulan ke bulan.
Baca Juga: Serahkan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2025, Pj Gubernur Agus Fatoni Sebut APBD Sumut Rp 63,24 Triliun
Selain itu katanya, Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya transparansi data terkait utang pemerintah dan kewajiban yang belum terselesaikan dan meminta agar data tersebut diserahkan sebelum akhir tahun anggaran 2024.
" Kami mengajak seluruh elemen, baik Eksekutif maupun Legislatif, untuk bersama-sama memastikan keberhasilan pelaksanaan APBD 2025 demi pembangunan Kota Padangsidimpuan yang lebih baik, " paparnya.
Fraksi Golkar juga mengingatkan pihak Eksekutif terkait pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD 2025 dan menekankan optimalisasi PAD dalam APBD TA 2025 yang telah disahkan.
Baca Juga: Fraksi-Fraksi DPRD Padangsidimpuan Dorong Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat di APBD 2025
" Fraksi Golkar mendukung target PAD Kota Padangsidimpuan TA 2025 sebesar Rp.136 milyar, yang meningkat sekitar 85% dari target TA 2024 sebesar Rp.70,6 milyar, agar ke depan, TPP dan gaji honor tidak terkendala lagi pembayarannya, " terangnya.
Namun demikian kata Purnadi, pada prinsipnya Fraksi Golkar tetap mengambil sikap tegas terhadap APBD, yang menjadi instrumen bagi pemerintah daerah dalam menata keuangan dan pembangunan dalam satu tahun anggaran.
