"Pentingnya koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah dan jajaran ATR/BPN agar program reforma agraria dan percepatan sertifikasi tanah di Sumut dapat berjalan tepat sasaran," ujar Bobby.
Rapat koordinasi ini ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Daerah se-Sumatera Utara, yang mencakup percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), percepatan legalisasi aset, serta penanganan sengketa pertanahan berbasis mediasi dan pendekatan partisipatif. (RI)
