Realitasonline.id - Binjai | Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu (KMMB) Sumatera Utara menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Binjai,Selasa (3/6), menuntut pembatalan pelantikan Hj. K. Gusuartini Br. Surbakti sebagai Ketua DPRD.
Mereka menilai pelantikan tersebut cacat prosedur dan sarat kepentingan politik.
Dalam aksi yang dipimpin Koordinator KMMB, Sotoyo itu puluhan mahasiswa mengibarkan spanduk bertuliskan “DPRD sebagai Pemegang Kekuasaan Negara? atau Pembatas Kekuasaan? Kembalikan Marwah Dewan Perwakilan Rakyat,” seraya menyerukan pembatalan pelantikan tersebut.
Demonstran mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2001, UU Nomor 30 Tahun 2002, dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/31/KPTS/2025, yang disebut-sebut menjadi sumber polemik. Mereka menilai pengangkatan Gusuartini tidak sesuai prosedur, menuding adanya kongkalikong peralihan jabatan yang maladministrasi.
Baca Juga: Bupati Langkat Sambut BNI USU: Perkuat Layanan Keuangan Daerah
KMMB berpendapat, Surat Wali Kota Binjai Nomor 100.3.7-575 (3/2/2025) seharusnya menetapkan Mahyadi sebagai Ketua DPRD definitif periode 2024-2029. Peralihan jabatan ke Gusuartini dinilai penuh kejanggalan, diduga melibatkan praktik suap dan penyalahgunaan wewenang yang dituding memihak Gusuartini.
Mahasiswa menilai pelantikan tersebut melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, meminta prosesnya dikaji ulang dan melibatkan lembaga independen untuk mencegah politik transaksional.
KMMB menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka mendesak DPRD Kota Binjai dengan seluruh jajaran fraksi khusus nya Partai Golkar untuk mengkaji ulang dan membatalkan Gusuartini sebagai ketua DPRD Kota Binjai dan mengembalikan proses politik ke jalur yang benar.
Baca Juga: Dilaporkan ke Polisi Gegara Diduga Lakukan Pemerkosaan, Pria Asak Meukek Dibekuk Polres Abdya
Sutoyo juga menyampaikan akan melaksanakan Aksi unjuk rasa lanjutan pada Selasa Mendatang guna mendapatkan kepastian secara rasional dari partai Golkar Sumut sehingga polarisasi politik yang ekstrim di kota binjai tidak menjatuhkan marwah Dewan perwakilan daerah.
