KMMB juga menyoroti adanya aset tanah bernilai fantastis yang terindikasi tidak sebanding dengan gaji resmi seorang perwira menengah Polri. Mereka meminta audit total terhadap aset bergerak dan tidak bergerak, serta aliran dana ke dan dari rekening pribadi IPTU Mimpin Ginting.
Jawaban Singkat yang Makin Menambah Kecurigaan Saat dikonfirmasi wartawan via WhatsApp, IPTU Mimpin Ginting hanya memberikan jawaban singkat: “Itu salah.” Pernyataan ini justru memperkeruh keadaan. Sebab, data tersebut bukan produk pihak ketiga, melainkan diisi dan disahkan sendiri oleh yang bersangkutan melalui sistem resmi KPK.
Baca Juga: Percepat Perda Tata Ruang, DPRD Padangsidimpuan Jamin Kepastian Bagi Investor.
KMMB pun kembali menegaskan sikapnya: “Kami menuntut transparansi dan klarifikasi resmi dari bersangkutan. Negara memberikan amanah, bukan celah memperkaya diri. Apalagi di tengah upaya bersih-bersih Polri dari oknum yang terlibat dalam judi online perjudian, narkoba, dan skandal lainnya. Jangan sampai publik menilai institusi ini gagal berbenah,” tegas Sutoyo.
Publik menanti hukum tajam ke mana?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Polres Langkat, KPK, maupun pihak Polda Sumut. Sementara publik terus bertanya: ke mana arah hukum akan menancap? Tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Atau akan tegas dan adil menembus semua lapisan?
Dalam situasi penuh kecurigaan ini, satu hal pasti diam bukan jawaban. Karena di balik harta yang tak wajar, selalu ada cerita yang harus diungkap.
Setiap pejabat publik wajib menjaga transparansi dan akuntabilitas. LHKPN bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen untuk menjaga kepercayaan rakyat. Saat harta melampaui logika, maka publik punya hak untuk bertanya dan pejabat wajib menjawab.(AA)
