Realitasonline.id - Padangsidimpuan | Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan memberikan sejumlah catatan dan sorotan penting terhadap Nota Keuangan Wali Kota Padangsidimpuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024, dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Padangsidimpuan, Selasa (1/7/2025)
Rapat Paripurna, dipimpin Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh, didampingi para Wakil Ketua Hj. Taty Aryani Tambunan dan Rusyidi Nasution, dihadiri anggota DPRD, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, jajaran Forkopimda, Plt Sekretaris Daerah Roni Gunawan Rambe, Plt Sekretaris DPRD Ruslan Abdulgsni, para Asisten, Kepala OPD, Camat dan Kabag di lingkungan Pemko Padangsidimpuan.
Dalam pandangan umum Fraksi Golkar, Ketua Fraksi H. Purnasi, SE menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan APBD yang telah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun juga memberikan sejumlah catatan penting, kritik tajam, serta saran strategis kepada Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan.
Baca Juga: Hari Bhayangkara Ke-79, Wali Kota Padangsidimpuan Ajak Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor
Fraksi Golkar menyoroti capaian pendapatan daerah yang belum maksimal. Dari target Rp897,8 miliar, realisasi hanya mencapai Rp828,2 miliar atau 92,24 persen. Yang paling menjadi sorotan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya terealisasi 69 persen dari target. Penerimaan retribusi daerah bahkan hanya mencapai 23,99 persen.
"Fraksi Golkar mendesak Pemko Padangsidimpuan untuk meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan digitalisasi sistem pajak dan pembinaan terhadap wajib pajak, " ujar Purnasi.
Fraksi Golkar juga Purnadi juga mengkritik serapan belanja yang belum optimal, yakni realisasi belanja daerah yang juga belum mencapai target maksimal, hanya 89 persen dari total anggaran.
"Fraksi Golkar mendorong agar perencanaan anggaran dibuat lebih realistis dan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, serta memperhatikan kemampuan serapan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)" katanya.
Baca Juga: Wow! Indeks Menabung Konsumen Melesat ke Level 83,8, LPS Ungkap Hal ini
Fraksi Golkar juga menyoroti program di sektor Pendidikan dan Kesehatan, dimana, pada sektor pendidikan, Fraksi Golkar menilai alokasi anggaran yang besar belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas.
"Padangsidimpuan yang dikenal sebagai Kota Pendidikan diharapkan mampu menjaga reputasi tersebut dengan memperkuat program strategis," tegasnya.
