Realitasonline.id - Pematangsiantar | Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar mempersiapkan kegiatan pasar murah, yang dipusatkan di Lapangan Adam Malik. Direncanakan akan dilaksanakan pada minggu ketiga Juli 2025.
Tujuan pasar murah, kata Sekda Junaedi Antonius Sitanggang, sebagai upaya intervensi harga beras yang terus naik di pasaran. Sekaligus dalam rangka pengendalian Inflasi daerah.
" Rapat persiapan pasar murah telah dilaksanakan di Kantor Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdako Pematangsiantar," ungkap Diskominfo Pematangsiantar kepada media melalui siaran pers, Jumat (11/7/2025).
Baca Juga: Pasar Murah dan Kuliner Gratis untuk Warga Dalam Rangka HUT ke 79 Bhayangkara
Rapat bersama dipimpin Sekda, dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Zainal Siahaan, mewakili Bulog, mewakili Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar, Inspektorat, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan (Diskoperindag), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan dari Koperasi Rezeki Halal Barokah (RHB).
Sebelumnya, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Pematangsiantar Sari Dewi Rizkiyani Damanik memaparkan kenaikan harga bahan pokok di dua pasar tradisional di Kota Pematangsiantar, Pasar Horas dan Pasar Dwikora, dalam dua pekan terakhir. "Harga beras mengalami kenaikan terus-menerus," katanya.
Menyikapi hal itu, Sekda, Pemko Pematangsiantar akan melakukan intervensi dengan menggelar pasar murah ataupun Gerakan Pangan Murah (GPM) dilaksanakan bersamaan dengan penyaluran beras Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Baca Juga: Jelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Bireuen Gelar Pasar Murah, Cek Daftar Harganya di Sini
"Penyaluran beras CBP bagi keluarga kurang mampu biasanya dilaksanakan di Kantor Pos. Nah, kita menggelar pasar murah di Lapangan Adam Malik," kata Junaedi.
Selain itu, juga akan disediakan 800 karung beras untuk 8 kecamatan. Warga yang bisa membeli, yakni masyarakat umum, kecuali ASN, TNI-Polri, dan pensiunan.
Sedangkan pembelian, kata Junaedi, sebaiknya menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). "Selain aman, tidak repot menyediakan uang kembalian, juga mendukung program kerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)," ungkapnya.
Baca Juga: Bupati Asahan Cek Pasar Murah
Juga, salah satu upaya dalam percepatan akses keuangan daerah dan merupakan indikator akses keuangan daerah yg tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). (RH)
