Realitasonline.id - Deli Serdang | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara H. Ahmad Qosbi, S.Ag, MM mengungkapkan pengelolaan Haji akan beralih ke Kementerian Haji dan Umrah yang baru saja disahkan Presiden Prabowo Subianto.
Untuk itu ini momentum konsolidasi menghadapi masa transisi pengelolaan haji khususnya di Sumatera Utara. Meski demikian seluruh proses pelayanan haji tetap berjalan normal.
Hal tersebut disampaikan Kakanwil Kemenag Sumut saat membuka acara Jagong Masalah Haji dan Umrah (Jamarah) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Kamis (16/10/2025) di Deli Serdang.
Hadir dalam Pelaksanaan Jamarah Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VIII DPR RI H. Muhammad Husni, SE, MM.
Baca Juga: Gulat Sumut Tunjukkan Peningkatan di PON Bela Diri Kudus 2025
H. Ahmad Qosbi menuturkan kegiatan Jamarah merupakan forum dialog terbuka yang digagas Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama untuk membahas berbagai persoalan seputar haji dan umrah sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat.
“Jagong ini bukan manasik haji, tetapi ruang dialog agar jemaah memahami informasi dan kebijakan terbaru dalam penyelenggaraan haji. Maka dari itu manfaatkan kegiatan ini dengan baik agar dapat meraih haji yang mabrur dan pelayanan yang optimal,” kata Kakanwil.
Secara teknis, Kakanwil Kemenag Sumut mengatakan pemerintah dan legislatif saat ini berupaya untuk segera mengesahkan Undang-undanga Haji pasca berpisahnya Kementerian Agama RI dengan Penyelenggara Haji dan Umrah. Dengan begitu, pelaksanaan Haji di tahun 2026 semakin baik.
“Untuk itu, kami berharap melalui forum ini para peserta dapat menyampaikan ke pada masyarakat agar tidak mudah tertipu dengan penyelenggaraan haji tahun depan baik sebagai jemaah maupun panitia. Kita doakan semoga segera disahkan UU Haji tersebut,” ucapnya.
Ia juga mengatakan ke pada para peserta agar tidak mudah percaya dengan biro perjalanan umrah ilegal yang mengiming-imingi harga murah.
“Ada 5 hal yang bisa bapak ibu yakini agar tidak tertipu dengan biro perjalanan umrah yang ilegal. Pertama pastikan biro perjalannnya punya izin resmi dan terdaftar.
