Realitasonline.id - Medan | Kebijakan Pemerintah Pusat menyesuaikan Transfer ke Daerah (TKD) tahun depan membuat Pemerintah Daerah (Pemda) perlu berinovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan terkoreksi tahun depan. Harus ada yang menutup celah ini, salah satunya melalui KUR dan KPP. Karena itu, Pemda akan terus memantau pemanfaatan KUR agar targetnya tercapai dan dapat dimaksimalkan,” ujar Bobby Nasution usai menghadiri Akad Massal 800.000 KUR dan KPP secara virtual, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Selasa (21/10/2025).
Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan, salah satu langkah strategis yang dilakukan dengan memaksimalkan sektor investasi melalui pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP).
Baca Juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Bupati dan Kadisnaker Labusel Serahkan Peralatan Usaha Doorsmeer
Menurut Bobby Nasution, total pengeluaran Pemda di Sumut tahun depan akan berkurang sekitar Rp9 triliun akibat penyesuaian TKD. Sementara di sisi lain, Sumut ditargetkan mencapai pertumbuhan ekonomi 6,8% hingga 7,2%.
Bobby menyebutkan, realisasi KUR di Sumut saat ini masih menempati posisi kelima nasional dengan total penyaluran Rp11 triliun, tepat di bawah Sulawesi Selatan. Padahal, secara jumlah penduduk dan pelaku UMKM, Sumut seharusnya memiliki potensi lebih besar.
Dalam kegiatan akad massal tersebut, Pemprov Sumut menghadirkan sekitar 1.000 debitur yang melakukan akad pemanfaatan KUR dan KPP. Bobby berharap jumlah debitur terus meningkat dari tahun ke tahun.
Baca Juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Menteri Nusron Usulkan Digitalisasi 300 RDTR Dipercepat
“Semua sudah ada targetnya, termasuk untuk bank-bank di daerah. Saya berharap debitur kita terus bertambah sehingga target KUR dan KPP bisa tercapai. Ini akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi kita,” kata Bobby.
Saat ini, pemanfaatan KUR juga semakin diperluas agar lebih mudah diakses masyarakat. Selain untuk usaha kecil, mikro, dan super mikro, KUR juga dapat dimanfaatkan oleh Tenaga Migran Indonesia (TMI). Sementara KPP diperuntukkan bagi kontraktor, pengembang (developer), dan penyedia bahan bangunan.
“Ini juga perlu kita sosialisasikan. Daripada anak-anak muda kita menjadi TMI ilegal atau terjerat pinjol, lebih baik diarahkan untuk memanfaatkan KUR. Begitu juga kontraktor lokal, bisa menggunakan KPP untuk menyukseskan program tiga juta rumah Presiden Prabowo,” jelas Bobby.
Baca Juga: OJK Sebut Resiliensi Perbankan Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran KPP on top sebesar Rp130 triliun, terdiri dari Rp113 triliun untuk sisi pasokan (supply side) dan Rp17 triliun untuk sisi permintaan (demand side).
“Saya meminta gubernur, bupati, dan wali kota mendorong kontraktor daerah agar aktif membangun rumah masyarakat. Kredit Program Perumahan ini merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Para debitur KUR dan KPP ini adalah pahlawan ekonomi Indonesia,” ujar Airlangga secara virtual dari Surabaya, Jawa Timur.
