Realitasonline.id - Langkat | Seorang warga Desa Garunggang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Kepala Desa (Kades) Elinuru untuk tahun anggaran 2023 hingga 2025.
Warga yang enggan disebutkan namanya menyampaikan hal ini kepada media ini melalui panggilan WhatsApp pada Kamis, 18 Desember 2025. Ia menjelaskan, pengawasan terhadap dana desa sangat penting agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
“Saya minta APH Sumatera Utara segera memeriksa penggunaan ADD dari APBD untuk operasional pemerintah desa, serta DD untuk pembangunan dan pemberdayaan desa tahun 2023 sampai 2025. Desa kami jangan sampai dijadikan ajang manfaat pribadi oleh Kades,” kata sumber.
Sumber juga menyoroti pekerjaan fisik yang dilakukan Kades, salah satunya pembangunan rabat beton di Dusun IV Lau Mugap dengan volume 100 meter x 2,6 meter, menggunakan dana desa sebesar Rp 140.798.000 pada tahun anggaran 2025. Menurut sumber, pengerjaan proyek ini hanya menggunakan pasir dan sirtu, tanpa batu kelapa, sehingga menimbulkan pertanyaan soal kualitas pekerjaan.
“Sebagai warga, kami berhak memberikan kritik karena ini uang rakyat. Kami tidak ingin proyek atau pekerjaan lain di desa dilakukan asal-asalan,” ujar sumber.
Selain itu, sumber mempertanyakan penggunaan anggaran untuk bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa sebesar Rp 133.200.000.
“Di desa kami belum ada bencana. Bisa bang konfirmasi kepada Kades apa saja yang dilakukan dengan anggaran itu agar kami tahu penggunaannya,” tambahnya.
Media ini mencoba konfirmasi kepada Kades Elinuru pada pukul 11.20 WIB, Kamis (18/12/2025). Kades menjelaskan bahwa bencana memang menjadi dasar penggunaan anggaran, namun kemudian mengakui di Desa Garunggang belum terjadi bencana.
