“Penentuan waktu pelaksanaan tidak pada masa liburan, sehingga jumlah pengunjung tidak seperti diharapkan. Dan setelah 7 kali pelaksanaan FDT, sulit untuk mengukur keberhasilan baik dari target kunjungan wisman dan pemanfaatan FDT untuk ekonomi masyarakat setempat,” jelas Ria Telaumbanua, Senin (13/1).
Atas dasar itu, lanjut Ria, pihaknya berencana memperbaiki konsep FDT yang telah berlangnsung satu putaran penuh di 7 kabupaten se-kawasan. Termasuk mempertimbangkan pada 2020 ada momentum perayaan hari besar Agama Islam dan Pilkada serentak pada periode Juni-Juli. Meskipun pertengahan tahun merupakan waktu yang cukup baik, karena masa liburan.
“Berdasarkan diskusi bersama dengan Badan Pengelola Otoritas Danau Toba (BPODT), disarankan agar FDT berlangsung dua tahun sekali, untuk peningkatan kualitas,” katanya.
Ria kembali menegaskan, bahwa pelaksanaan FDT periode kedua bukan ditiadakan, anggarannya masih tertampung di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2020. Namun perlu diperbaiki mekanisme penyelenggaraan, penjadwalan, tanggal, penetapan lokasi serta sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat.
“Tetapi semua rencana kegiatan selanjutnya masih akan didiskusikan dengan 7 kabupaten/kota, BODT dan Pemprov Sumut. Dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan pembahasan dengan tentunya menerima arahan-arahan dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujar Ria. (AL)
